Kaltim Jadi “Sapi Perah”, Kontribusi Energi Besar tapi Infrastruktur Tertinggal

RRI.CO.ID, Sendawar - Kalimantan Timur (Kaltim) disebut sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, khususnya dari sektor energi dan pertambangan.

Peran strategis tersebut menjadikan Kalimantan Timur sebagai tulang punggung dalam mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus menopang penerimaan negara.

Karena itu, praktisi hukum kelahiran Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rudi Ranaq, menegaskan posisi Kaltim tidak bisa dipandang sebagai daerah biasa dalam struktur ekonomi Indonesia.

“Kalimantan Timur bukan sekadar provinsi di ujung timur Pulau Kalimantan. Ia adalah ‘tulang punggung energi nasional’ yang menyuplai sekitar 30 persen lifting gas dan 12 persen lifting minyak nasional, serta menyumbang 60 persen hasil batu bara republik ini,” kata Rudi Ranaq, Rabu 5 Maret 2026.

Dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata mencapai Rp800 triliun per tahun, Kaltim dinilai menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi daerah terhadap pembangunan negara.

Ironi di Balik PDRB Besar

Namun di balik kontribusi besar itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dinilai belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten dan kota. Bahkan masih ada sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi di Bumi Etam.

“Ironi yang menyakitkan tetap ada. Daerah yang kaya sumber daya alam ini seringkali merasa menjadi ‘sapi perah’, memberikan banyak kepada negara, namun menerima kembali dana yang kurang untuk pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rudi Ranaq, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menilai perlu adanya upaya serius untuk memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.

“Mereka harus mengambil langkah tegas, cerdas, dan terstruktur untuk memperjuangkan politik penganggaran yang adil,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kaltim bukan hanya kepentingan lokal, tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan nasional karena menyangkut distribusi energi dan komoditas strategis.