Apkasindo Apresiasi Perhatian Presiden Prabowo Terhadap Petani Sawit

RRI.CO.ID, Nusantara – Industri kelapa sawit menjadi sumber penghidupan sekitar 3,04 juta pekebun di Indonesia. Karena itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai perhatian pemerintah terhadap petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor sawit nasional.

Data Kementerian Pertanian hingga 2025 mencatat luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar 16,83 juta hektare yang tersebar di 28 provinsi. Dari luasan tersebut, sekitar 6,93 juta hektare merupakan perkebunan rakyat, 8,40 juta hektare dikelola perusahaan swasta, dan sekitar 607 ribu hektare merupakan perkebunan besar negara.

Besarnya peran petani juga tercermin dari keanggotaan Apkasindo yang mencapai sekitar 2,4 juta anggota.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung mengatakan kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya sawit bagi kehidupan masyarakat.

“Kita menyadari bahwa Indonesia memiliki sekitar 42 persen dari total 19 juta hektare perkebunan sawit berdasarkan data terakhir. Bisa dibayangkan betapa pentingnya sawit bagi kami para petani sawit,” kata Gulat dalam International Oil Palm Smallholders Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara, Kamis, 27 Agustus 2026.

APKASINDO Apresiasi Perhatian Pemerintah

Gulat menilai perhatian pemerintah terhadap petani sawit semakin terlihat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan respons pemerintah ketika petani menghadapi penurunan harga TBS.

Menurut Gulat, Ketua Dewan Pembina APKASINDO Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Moeldoko ikut memperjuangkan agar persoalan harga tersebut segera mendapatkan solusi.

“Ketika harga TBS anjlok pasca-20 Mei, beliau ikut memperjuangkan agar petani tetap satu irama dengan Presiden Prabowo,” ujarnya.

APKASINDO kemudian melakukan sejumlah pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan sejumlah pihak untuk mencari solusi, hingga harga TBS kembali meningkat.

“Alhamdulillah, harga kemudian naik secara signifikan. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh pihak yang memperjuangkan nasib petani sawit,” ucapnya.

Gulat juga mengapresiasi penguatan kelembagaan pemerintah melalui Satgas Program Strategis Nasional Sawit. Menurutnya, satgas tersebut dapat memperkuat peran petani sekaligus menjadi pijakan menuju pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia.

Pemerintah Fokus Tingkatkan Produktivitas

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam perhatian terhadap petani juga diarahkan melalui peningkatan produktivitas kebun. Termasuk pekebun rakyat yang menjadi bagian utama dalam transformasi industri sawit.

Ia menegaskan penguatan industri hilir harus berjalan bersama peningkatan kesejahteraan petani di tingkat hulu.

“Kita tidak boleh membangun industri sawit yang kuat di tingkat hilir, tetapi meninggalkan pekebun di tingkat hulu,” katanya.

Iim menyebut pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, peremajaan tanaman, penggunaan benih unggul, tata kelola budidaya, dan teknologi. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga diarahkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi baru perkebunan sawit rakyat.

Selain itu Kementan juga mendorong kemitraan yang lebih adil antara petani dan perusahaan. “Kerja sama tidak cukup hanya dalam jual-beli TBS, tetapi perlu mencakup benih, pendampingan teknis, pembiayaan, kepastian pasar, peningkatan kualitas TBS, ketertelusuran, sertifikasi, hingga hilirisasi,” katanya menambahkan.

Kebutuhan CPO Terus Meningkat

Pemerintah juga menghadapi peningkatan kebutuhan CPO seiring dengan program biodiesel. Penerapan B40 pada semester pertama 2026 kemudian meningkat menjadi B50 mulai 1 Juli 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi Kementerian Pertanian, kebutuhan CPO untuk mendukung B50 pada 2026 diproyeksikan sekitar 18,7 juta ton. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat menjadi 19,99 juta ton pada 2030 dan sekitar 31,15 juta ton pada 2045.

Kondisi itu membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan strategis karena pemerintah dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah ada tanpa membuka lahan baru.

PSR Perkuat Produktivitas Kebun Rakyat

Kementerian Pertanian memperkuat produktivitas perkebunan rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Program ini mengganti tanaman tua, rusak, dan tidak produktif dengan benih unggul bersertifikat.

Hingga 27 Juli 2026, realisasi rekomendasi teknis PSR mencapai 23.688 hektare, atau sekitar 47,4 persen dari target 50.000 hektare pada 2026.

Pemerintah juga memperkuat intensifikasi melalui pemupukan berimbang, pengendalian organisme pengganggu tanaman, perbaikan tata air, mekanisasi, digitalisasi budidaya, bantuan benih dan pupuk, serta pembangunan jalan kebun.