Forum Petani Sawit Internasional Bersatu Bangun Koalisi di IKN

RRI.CO.ID, Nusantara: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggelar International Oil Palm Smallholders Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, 27 Agustus 2026.

Forum internasional ini mempertemukan petani dan pekebun sawit dari Indonesia dengan perwakilan negara produsen kelapa sawit untuk membahas masa depan petani sawit, mekanisme harga, teknologi, sertifikasi, serta keberlanjutan industri sawit global.

Ketua Panitia International Oil Palm Smallholders Forum 2026, Djono A. Burhan, mengatakan forum dihadiri petani sawit dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk ketua-ketua APKASINDO dari 25 provinsi. Sementara peserta internasional berasal dari Malaysia, Ghana, Nigeria, Honduras, China, Thailand, dan Pantai Gading.

Djono mengatakan, forum menjadi ruang untuk membahas sejumlah tantangan yang dihadapi petani sawit, terutama persoalan harga, regulasi internasional, teknologi, dan sertifikasi.

“Salah satu tantangan petani sawit adalah harga. Jadi kita akan bedah harga sawit dari mancanegara, bagaimana penetapan harga sawit Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, dan Honduras,” katanya.

Selain membahas harga, forum juga mengangkat pengembangan petani sawit dengan pendekatan evidence-based, serta teknologi dan sertifikasi.

Djono menilai penguatan teknologi penting untuk menjaga keberlanjutan sektor sawit sekaligus menarik minat generasi muda.

“Kita ingin sawit semakin relevan, khususnya untuk anak muda. Kalau anak muda tidak mencintai kelapa sawit, tidak ada teknologi, maka sawit ini akan hilang 50 tahun ke depan. Kita tidak mau itu,” ucapannya.

Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Joint Statement Petani Sawit Internasional atau Joint Statement World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS).

Adapun WCOPS menghimpun 12 organisasi petani sawit dari tujuh negara. Dari Indonesia, terdapat lima organisasi, yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), SAMADE, FORTASBI, SPKS, dan ASPEKPIR. Sementara dari negara lain, WCOPS melibatkan NPPAN dari Nigeria; DOPPA dan PKPKM dari Malaysia; FENAPALMAH dari Honduras; OPDAG dari Ghana; Krabi Oil Palm Growers’ Cooperative Federation dari Thailand; serta AIPH dari Pantai Gading.

Dalam joint statement tersebut, organisasi petani sawit internasional menyepakati sejumlah agenda strategis. Pertama, peningkatan representasi petani sawit dalam tata kelola global atau elevation of smallholder representation in global governance.

Kedua, para petani mendorong jaminan keberlanjutan yang inklusif (guarantee of inclusive sustainability), sehingga agenda keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban petani, tetapi juga memberikan manfaat dan ruang yang adil bagi petani sebagai bagian penting dalam rantai pasok sawit global.

Ketiga, disepakati pentingnya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) dan perdagangan yang berkeadilan (stabilization of fresh fruit bunch prices and fair trade). Isu harga TBS dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kesejahteraan petani sekaligus keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.

Keempat, dibentuk Oil Palm Smallholders Communication Forum melalui World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS). Forum ini diarahkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi bagi organisasi petani sawit lintas negara untuk memperkuat suara petani dalam berbagai isu global.

Kelima, para peserta mendorong percepatan ekonomi sirkular dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, joint statement tersebut menegaskan penolakan terhadap hambatan perdagangan yang diskriminatif (rejection of discriminatory trade barriers) yang berpotensi merugikan petani sawit dan menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan komoditas sawit global.

Kesepakatan tersebut diketahui oleh sejumlah mitra dan pemangku kepentingan sektor sawit, termasuk Solidaridad, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

APKASINDO Dorong Kesetaraan Petani dan Korporasi

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, forum tersebut diharapkan menjadi bagian dari sejarah sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya persatuan petani sawit lintas negara untuk memperkuat posisi petani dalam industri.

Gulat menegaskan petani tidak bermaksud melawan korporasi. Namun, petani harus memiliki posisi yang setara sehingga dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.

“Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara petani sawit Indonesia. Itu artinya kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama," katanya.

Gulat juga menyoroti mekanisme pembentukan harga CPO Indonesia yang dinilainya perlu dikaji agar lebih kompetitif.

Menurut dia, perbedaan harga CPO antara Indonesia dan negara produsen lainnya perlu dilihat bersama dengan berbagai komponen biaya dan kebijakan yang memengaruhi harga.

“Jangan hanya mengatakan harga CPO Indonesia Rp15.000, Malaysia Rp20.000, Rotterdam Rp29.000. Kamu harus juga buka, kenapa rendah harga CPO Indonesia,” ucapnya.

Gulat mengatakan petani sawit Indonesia bersama petani dari negara lain mendorong pembentukan Bursa Sawit Indonesia agar harga CPO Indonesia dapat memiliki referensi yang lebih kuat di pasar global.

“Bursakan CPO Indonesia, supaya harganya, harga global, bukan harga domestik," ujarnya.

Selain persoalan harga, APKASINDO juga mendorong pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia. Gulat menilai lembaga tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola sektor sawit nasional.

“Indonesia namanya Satgas PSN Sawit itu menjadi cikal bakal didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia," katanya.

Petani Sawit Dunia Bangun Solidaritas

Dewan Pembina DPP APKASINDO, Mayjen TNI Purnawirawan Ero Gusnara, yang mewakili Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Moeldoko, mengatakan pertemuan lintas negara ini menjadi momentum membangun solidaritas petani sawit dunia.

Ia menilai petani sawit masih menghadapi kerentanan akibat regulasi global, fluktuasi harga, serta tuntutan standar keberlanjutan.

“Petani sawit bukanlah obyek. Kita adalah bagian utama, kita adalah tulang punggung rantai pasok minyak sawit dunia," ujarnya.

Menurut Ero, persatuan petani dari Indonesia, Malaysia, Nigeria, Ghana, Honduras, Pantai Gading, China, dan Thailand menunjukkan bahwa petani sawit dunia memiliki kepentingan bersama.

Penandatanganan Joint Statement menjadi salah satu tonggak forum yang diharapkan melahirkan World Coalition of Oil Palm Smallholders atau WCOPS.

“WCOPS menjadi wadah bagi kita untuk saling bertukar pikiran, best practice, memperkuat posisi tawar atau bargaining power, dan memastikan bahwa setiap kebijakan global yang mengatur sawit harus melibatkan dan menguntungkan petani,” ucapnya.

Kaltim Soroti Konflik Lahan dan Kemitraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut pelaksanaan forum internasional tersebut. Berdasarkan data tahun 2025 yang disampaikan dalam forum, Kaltim memiliki sekitar 1,58 juta hektare perkebunan sawit. Dari luasan tersebut, sekitar 233.308 hektare merupakan kebun sawit rakyat.

Produksi TBS secara keseluruhan mencapai sekitar 2,75 juta ton, sedangkan produksi CPO dari kebun sawit rakyat sekitar 589.250 ton. Secara keseluruhan, produksi CPO Kalimantan Timur disebut telah mendekati lima juta ton.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai masih terdapat persoalan konflik dan ketidakpastian lahan, legalitas penguasaan lahan, tumpang tindih klaim, batas kawasan, serta konflik masyarakat dengan badan usaha.

APKASINDO didorong mengambil peran dalam memperkuat pendataan dan pemetaan kebun rakyat, memperjelas status dan batas lahan, serta mendorong penyelesaian konflik secara transparan dan berkeadilan.

“Kita tidak ingin petani kerja bertahun-tahun di atas tanah yang statusnya tidak jelas,” ucap Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setprov Kaltim.

Persoalan kemitraan antara petani dan perusahaan juga menjadi perhatian. Kemitraan dinilai harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua belah pihak.

“Kemitraan harus saling menguntungkan, transparan, dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang merasa dimanfaatkan,” katanya.

Penguatan kelembagaan petani juga dinilai penting. Koperasi diharapkan tidak sekadar dibentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan fungsi ekonomi secara profesional dan transparan.

CPOPC: Masa Depan Sawit Adalah Masa Depan Petani

Director of Sustainability and Smallholder CPOPC Antonius Yudi Triantoro mengatakan sawit merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan banyak negara. Namun, petani sebagai bagian penting dalam rantai industri sawit masih sering terlupakan.

Ia menegaskan petani memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan masyarakat.

“Ketika kita berbicara mengenai masa depan kelapa sawit, mau tidak mau kita harus bicara mengenai masa depan petani kita," katanya.

Antonius mengatakan petani kecil di berbagai negara menghadapi tantangan yang relatif sama, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, informasi, hingga pasar.

Menurutnya, komunitas internasional tidak cukup hanya meminta petani memenuhi berbagai standar dan aturan. Dukungan untuk meningkatkan kemampuan petani juga harus diberikan.

“Jangan hanya menuntut para petani harus comply, harus sesuai aturan, tetapi komunitas internasional juga harus bertanya bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas petani,” ujarnya.

CPOPC menyambut baik inisiatif APKASINDO dan berharap forum tersebut menghasilkan solusi untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan petani sawit.

Otorita IKN Dorong Transformasi Sawit Menuju Agroforestri

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri mengatakan sebagian besar perkebunan sawit di wilayah Nusantara merupakan perkebunan sawit rakyat.

Luas perkebunan sawit di IKN sekitar 26.000 hektare, dengan perkebunan sawit rakyat sekitar 13.000 hektare atau setengah dari total luasan tersebut. Salah satu persoalan yang masih dihadapi pekebun adalah belum seluruhnya memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB.

Menurut Mirna, keberadaan petani sawit rakyat perlu menjadi bagian dari pengembangan ekonomi IKN. Kelapa sawit juga berkaitan dengan klaster pertanian berkelanjutan dan pengembangan industri kimia maju.

Produk sawit dinilai memiliki peluang dikembangkan melalui hilirisasi menjadi minyak, lemak, biofuel, hingga produk oleokimia.

Untuk meningkatkan produktivitas, Otorita IKN mendorong penelitian dan pengembangan, penerapan pertanian organik dan pertanian presisi, penyediaan sistem air yang sesuai, percepatan peremajaan, serta peningkatan efisiensi pabrik.

Di sisi lingkungan, Otorita IKN mendorong transformasi perkebunan sawit monokultur menuju lanskap agroforestri. Langkah ini berkaitan dengan target IKN menjaga kawasan lindung dan mencapai kota netral karbon pada 2045.

Mirna mengatakan Otorita IKN telah menjalankan proyek percontohan agroforestri di Kampung Wonosari dan melakukan uji coba bersama universitas pendamping.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan APKASINDO dalam penyediaan panduan, bantuan teknis, serta diskusi mengenai legalisasi dan kelembagaan petani untuk bisa membangun sebuah kemitraan yang lebih berkeadilan dan kompetitif," katanya.

Otorita IKN juga membuka ruang kolaborasi dalam legalisasi lahan, penguatan kelembagaan petani, restorasi ekologi, serta pembangunan sistem kesiapsiagaan bencana bagi perkebunan yang dikelola petani kecil.

Pemerintah Fokus Tingkatkan Produktivitas dan PSR

Dalam keynote speech sekaligus pembukaan resmi forum, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Iim Mucharam menyampaikan apresiasi atas inisiatif APKASINDO.

Ia menegaskan transformasi industri sawit harus dirasakan hingga tingkat pekebun. Pekebun rakyat harus menjadi mitra strategis sekaligus pelaku utama pembangunan industri sawit nasional.

“Kita tidak boleh membangun industri sawit yang kuat di tingkat hilir, tetapi meninggalkan pekebun di tingkat hulu," ujarnya.

Mucharam mengatakan salah satu tantangan terbesar sektor sawit adalah produktivitas. Karena itu, pemerintah mendorong intensifikasi, penggunaan benih unggul, tata kelola budidaya yang baik, penerapan teknologi, dan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.

Menurutnya, PSR bukan hanya penggantian tanaman tua, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi baru perkebunan sawit rakyat.

“PSR tidak semata-mata mengganti tanaman tua, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi baru perkebunan sawit rakyat," ujarnya.

Menurut Iim, penguatan produktivitas juga harus diikuti kemitraan antara pekebun dan perusahaan. Kemitraan tidak boleh berhenti pada jual-beli TBS, tetapi perlu mencakup penyediaan benih, pendampingan teknis, akses pembiayaan, kepastian pasar, peningkatan kualitas TBS, ketertelusuran, sertifikasi keberlanjutan, serta hilirisasi dan nilai tambah.

Ia berharap forum internasional tersebut menghasilkan agenda bersama petani sawit dunia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, teknologi, pembiayaan, ketertelusuran, sertifikasi, perdagangan yang adil, serta penguatan posisi pekebun dalam rantai nilai global.

“Semoga forum ini menghasilkan gagasan, komitmen, dan kerja sama konkret yang dapat memperkuat posisi pekebun sawit, baik di tingkat nasional maupun global,” katanya.

Forum International Oil Palm Smallholders Forum 2026 kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Statement Petani Sawit Internasional, sharing session mengenai mekanisme harga TBS, serta diskusi mengenai pengembangan petani berbasis bukti, teknologi, dan sertifikasi.

Pada Jumat, 28 Agustus 2026, peserta dijadwalkan mengikuti city tour IKN, kunjungan ke pabrik kelapa sawit, dan kunjungan ke kebun kelapa sawit rakyat.