Kemiskinan Turun, Wagub Tetap Perluas Program Satu OPD Satu Desa Dampingan

RRI.CO.ID, Semarang – Meski angka kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun, pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan untuk memastikan penanganannya benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Pemprov Jateng pun memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang kini telah menjangkau 641 desa.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, penurunan angka kemiskinan harus diikuti dengan intervensi yang semakin terarah. Pemerintah akan mempersempit sasaran hingga menemukan kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan paling tinggi untuk kemudian mendapat pendampingan khusus.

“Di kecamatan kita mana yang paling miskin, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” kata Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Selasa, 29 September 2026.

Melalui skema tersebut, satu organisasi perangkat daerah ditugaskan menjadi pendamping sekaligus koordinator bagi desa yang menjadi sasaran. OPD tersebut tidak bekerja sendirian, tetapi menghubungkan kebutuhan desa dengan berbagai program dari organisasi perangkat daerah lainnya.

Pendekatan lintas sektor diperlukan karena persoalan kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pendapatan, pekerjaan hingga pemberdayaan masyarakat. “Mereka sifatnya menjadi coordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Taj Yasin juga meminta pemutakhiran data kemiskinan dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi warga dapat segera diketahui pemerintah. Verifikasi bahkan dapat dimulai dari tingkat desa, RT dan RW karena perangkat wilayah serta tokoh masyarakat dinilai paling memahami kondisi warganya.

Menurutnya, keberanian memperbaiki data menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tidak salah sasaran. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan dan bentuk intervensi yang paling sesuai.

Penanganan kemiskinan, lanjut Taj Yasin, juga tidak boleh hanya mengandalkan bantuan konsumtif. Pemerintah perlu memperkuat bantuan produktif bagi masyarakat usia kerja agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan bantuan berupa kambing, ayam dan unggas yang harus disertai pendampingan serta pengawasan. Bantuan tersebut harus dikembangkan menjadi sumber penghasilan sehingga manfaatnya tidak berhenti setelah bantuan diberikan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diikuti penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki penghasilan dan kesejahteraan meningkat.

Data Maret 2026 menunjukkan persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih berada di angka 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Kemiskinan juga masih relatif tinggi di wilayah pedesaan yang dipengaruhi karakter Jawa Tengah sebagai daerah agraris dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.

Di tengah tantangan tersebut, kemiskinan ekstrem Jawa Tengah justru menunjukkan penurunan signifikan. Angkanya turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025 atau berkurang lebih dari separuh.

Imam menyebut Kota Surakarta dan Kota Salatiga sebagai contoh daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pengalaman kedua daerah tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota lain dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.

“Ini bisa menjadi rujukan best practice untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.