Pekalongan Pastikan Program Stunting Berdampak Nyata

RRI.CO.ID, Semarang – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting. Upaya tersebut diperkuat melalui pemanfaatan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) 2026 di Hotel Novotel Semarang, Selasa, 22 September 2026. Forum yang digelar Sekretariat Wakil Presiden bersama BKKBN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut mempertemukan pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencapaian target nasional prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029.

Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan Kabupaten Pekalongan mencatat tren positif dalam penanganan stunting. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang menjalankan program secara bersama-sama.

“Program stunting ini sudah dikeroyok ramai-ramai, diupayakan bersama seluruh stakeholder. Kabupaten Pekalongan dalam hal ini cukup berhasil karena angka penurunannya cukup signifikan, kita tinggal melanjutkan dan memperkuat program yang ada,” kata Sukirman.

Meski telah menunjukkan perkembangan positif, Pemkab Pekalongan tetap membuka ruang untuk mempelajari pola penanganan dari daerah lain yang dinilai berhasil. Langkah tersebut sejalan dengan strategi Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Sukirman menyebut Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai contoh daerah yang dapat dipelajari, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas penanganan stunting. Pola tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lokal, kearifan lokal, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan.

“Segala sesuatu yang baik, apalagi arahan dari Pak Gubernur, pasti akan kita laksanakan role model-nya. Namun, tentu saja situasi lokal, kearifan lokal, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur tetap kita pertimbangkan lalu dikolaborasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah harus mengubah orientasi penanganan stunting dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi pencapaian hasil yang terukur. Ia meminta setiap program dievaluasi secara berkala agar dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

“Terus bikin SOP penanganan stunting ini secara bersama-sama. Nggak usah pakai teori, sing penting dadi, terus jadikan model untuk kabupaten lain, terus dievaluasi, jadi jangan dilepaskan, tapi ada tahapan evaluasi setiap triwulan sekali,” ucapnya.

Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten/kota membangun basis data stunting yang akurat. Menurutnya, data yang valid diperlukan untuk memastikan intervensi benar-benar menyasar persoalan yang terjadi di lapangan dan mengukur dampak kebijakan yang telah dijalankan.

“Kita tidak punya namanya database stunting. Saya ingin data stunting di seluruh kabupaten/kota valid, seperti data tracer COVID,” katanya.

Selain data dan evaluasi, Luthfi menekankan pentingnya collaborative governance dalam penanganan stunting. Menurutnya, program harus melibatkan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan desa agar intervensi berjalan secara menyeluruh.

“Saya yakin kalau dengan pengalaman beberapa kabupaten/kota ini yang saya amati adalah di situ ada collaborative governance. Semuanya sampai camat, desa pun ikut, nah itu kita contoh, terus jadikan SOP untuk daerah lain melakukan,” kata Luthfi.

Bagi Kabupaten Pekalongan, langkah selanjutnya adalah mempertahankan tren penurunan stunting sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran. Penguatan data, evaluasi rutin, serta kolaborasi hingga tingkat desa menjadi bagian penting agar komitmen penanganan stunting menghasilkan perubahan nyata bagi keluarga sasaran.