Pemkab Pekalongan Buka Ruang Aspirasi lewat Podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman”

RRI.CO.ID, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mengubah pola komunikasi dengan masyarakat. Melalui podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman”, pemerintah membuka ruang dialog yang lebih cair dan interaktif, sekaligus mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, hingga persoalan yang mereka hadapi.

Program tersebut merupakan hasil sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Episode perdana digelar di Wisata Lolong Adventure, Jumat 11 September 2026, dengan memanfaatkan kekuatan LPPL Radio Kota Santri sebagai media milik daerah.

Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman mengatakan, Pengembangan program podcast menjadi bagian dari upaya pemerintah mengikuti perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi di era digital. Menurutnya, media milik daerah harus mampu beradaptasi agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan satu arah.

“Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat,” ujar Sukirman.

Menurut Sukirman, nilai penting “Ngopi Bareng Mas Kirman” bukan sekadar pada kemasan podcast, tetapi pada peluang membangun komunikasi dua arah. Melalui format tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi pembangunan, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi, kritik dan keluhan secara lebih langsung.

Komunikasi dua arah itu dinilai penting agar pemerintah dapat menangkap persoalan yang berkembang di masyarakat dengan lebih cepat. Aspirasi yang muncul dalam program diharapkan tidak berhenti sebagai bahan perbincangan, tetapi menjadi masukan bagi pemerintah dalam membaca kebutuhan dan menentukan kebijakan daerah.

“Ke depan, program ini tidak hanya menghadirkan pejabat pemerintah sebagai narasumber. Pemkab Pekalongan berencana melibatkan pengamat ekonomi, politik serta tokoh dari berbagai latar belakang untuk membedah isu strategis, termasuk pengembangan pariwisata yang diharapkan mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Muhammad Nur Huda, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Pekalongan. Ia menilai program tersebut sejalan dengan prinsip lembaga penyiaran lokal yang sehat secara demokratis karena mampu membuka ruang bagi aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

“Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia,” ungkap Huda.

Meski demikian, KPID mengingatkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan format podcast. Pemkab Pekalongan didorong memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) serta melengkapi sarana dan prasarana penyiaran agar perubahan format tersebut benar-benar menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas.