Target Stunting 14,2 Persen pada 2029, Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

RRI.CO.ID, Semarang – Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029, dari 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi melalui Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Semarang.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah, 21–23 September 2026 itu digelar Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Wakil Presiden bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Rakortek menjadi forum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pencegahan stunting.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, Rakortek menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus melihat secara langsung implementasi program di lapangan. “Harapannya, berbagai kebijakan yang ada dapat benar-benar diterapkan, serta mampu menjangkau dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8 persen, turun 1,7 persen dibandingkan 21,5 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan prevalensi tersebut kembali turun menjadi lima persen pada 2045.

Eddy menegaskan, pencapaian target penurunan stunting membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, maupun sektor.

Rangkaian Rakortek diawali dengan kunjungan media untuk memperkuat penyebaran informasi dan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bertukar informasi mengenai kondisi, tantangan, serta strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pencegahan serta percepatan penurunan stunting tetap menjadi salah satu program prioritas daerah.

Pada puncak kegiatan, pemerintah pusat dan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota bersama mitra, NGO, media dan perguruan tinggi membahas sejumlah aspek strategis. Pembahasan meliputi cakupan dan kualitas layanan, tata kelola, pemanfaatan data, serta integrasi perencanaan dan penganggaran.

Rakortek juga diisi dengan penandatanganan komitmen kepala daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, peserta melakukan kunjungan ke Poltekkes Kemenkes Semarang untuk melihat dukungan perguruan tinggi terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan intervensi pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Tim meninjau pelayanan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas serta berdiskusi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, Tim Pendamping Keluarga, kader dan masyarakat.

Eddy mengatakan, pemantauan lapangan penting untuk melihat bagaimana intervensi diterima masyarakat serta dampaknya terhadap kondisi gizi dan pola asuh. “Hasil pemantauan tersebut diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting berikutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menilai Rakortek merupakan momentum strategis untuk menyatukan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan potensi wilayah, mengawal anggaran, serta memastikan intervensi gizi tepat sasaran hingga tingkat desa.

Ia menegaskan, penurunan stunting bukan sekadar mengejar target angka. “Melainkan tanggung jawab moral kita bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa,” katanya.