Kolaborasi Ahmad Luthfi Berhasil Tekan Kemiskinan, Tuai Apresiasi Nasional

RRI.CO.ID, Semarang – Upaya pengentasan kemiskinan yang digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Program yang dijalankan dinilai progresif karena mampu menekan angka kemiskinan melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif.

Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Surakarta, Jumat 4 September 2026. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten, kota, dan Pemprov Jawa Tengah menunjukkan terobosan yang agresif, inovatif, serta kreatif dalam menangani kemiskinan ekstrem.

“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin.

Ia menegaskan, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah. Gubernur memiliki peran penting dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional sekaligus mengoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi lima persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, berbagai inovasi daerah akan terus diperkuat melalui dukungan lintas sektor.

“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.

Penilaian positif juga datang dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menyebut tren penurunan kemiskinan di Jawa Tengah berlangsung konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang masih berada di angka 11,8 persen pada 2021 berhasil ditekan menjadi 9,21 persen pada 2026. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program penanganan kemiskinan yang dijalankan secara berkelanjutan.

“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” kata Amalia.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil penerapan konsep collaborative government yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor itu menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah warga miskin.

Hasilnya, tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen atau berkurang 0,18 poin dibanding September 2025. Penurunan itu setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Menurut Luthfi, intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada bantuan fisik seperti perbaikan rumah. Pemerintah juga menangani aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan sosial seluruh anggota keluarga miskin.

“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” tegasnya.

Pendekatan tersebut telah menghasilkan berbagai capaian konkret sepanjang 2025, yang sebanyak 270 ribu rumah tidak layak huni berhasil ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan. Selain itu, sebanyak 46.542 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan telah berhasil melakukan graduasi atau keluar dari kategori miskin.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja baru. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan mampu menyerap 257 ribu tenaga kerja.

Ke depan, Pemprov Jawa Tengah akan memperkuat intervensi berbasis karakteristik wilayah agar program lebih tepat sasaran. Kawasan pesisir, pertanian lahan kering, hingga daerah perbukitan akan mendapatkan pendekatan yang berbeda sesuai potensi dan tantangannya masing-masing.

“Kebijakan kita harus bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan pada 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.