Wakil Ketua DPRD Kota Semarang: Belanja APBD Harus Berdampak ke Warga

RRI.CO.ID, Semarang - Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono mendorong optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Semarang yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertema Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan di ruang Perpustakaan Lantai 3 Fisip Undip, Tembalang, Semarang, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurutnya, pemkot semarang bisa mengubah pola pikir (mindset) dalam penyusunan APBD, yakni dengan menerapkan pola pikir optimisme belanja yang berbasis pada pelayanan publik. Pemkot Semarang, kata dia, tidak boleh terjebak pada pola kerja pesimistis-realistis yang hanya membelanjakan anggaran secara standar sesuai dengan pendapatan yang ada saat ini.

Sebaliknya, peningkatkan alokasi belanja yang dampaknya nyata dirasakan masyarakat justru akan menjadi pemantik kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini penting secara mendasar," katanya.

"Pola pikirnya adalah optimisme belanja bisa dicapai ketika pendapatan juga baik, bukan sebaliknya. Kalau mindset-nya ‘punya uang berapa lalu belanja mengikuti itu’, kinerja antar-OPD cenderung biasa dan standar saja, kita ingin mendorong kinerja Pemkot agar signifikan,” katanya.

Suharsono menjelaskan, anggaran belanja APBD Kota Semarang saat ini sudah cukup baik. APBD Kota Semarang tahun 2025, sebesar Rp 6 triliun, yang terlaksana Rp 5,9 triliun.

"Kami juga mendorong target anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026 ini hampir Rp 6 triliun optimis tercapai, dan harapannya tahun depan bisa meningkat lagi jadi Rp 6,5 triliun dan begitu seterusnya," katanya.

Akademisi sekaligus Dekan Fisip Undip, Teguh Yuwono, menambahkan, pemerintah kota Semarang harus membuat ekosistem layanan digital government. Dengan demikian, Pemkot Semarang bisa efektif dan responsif melayani aspirasi masyarakat yang masuk sehingga bisa tereksekusi segera.

"Kalau secara manual tidak bisa mengikuti perkembangan dinamika pertumbuhan kota yang cepat saat ini. Untuk itu, penggunaan perangkat teknologi bisa jadi solusi untuk menerapkan layanan pemkot yang maju selain membangun mental warga untuk tetap memiliki sikap optimis,"ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappeda Kota Semarang, Safitri Nur Taqwaningtyas mengatakan, pihaknya secara rutin mengevaluasi berbasis kinerja melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Saat ini aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat masih terkait penyediaan infrastuktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat, serta tentang stunting, ekonomi dan banjir.