HUT ke-404 Pekalongan, DPRD Tekankan Disiplin, Pemkab Pastikan APBD Bermanfaat

RRI.CO.ID, Pekalongan - Momentum Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan tak sekadar menjadi seremoni. Di balik rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa 25 Agustus 2026, muncul pesan tegas agar anggota DPRD diminta lebih disiplin menjalankan tanggung jawab kedewanan, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir secara terbuka menyoroti masih adanya anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna Hari Jadi ke-404. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut menjadi catatan serius karena paripurna merupakan agenda resmi lembaga legislatif yang telah direncanakan dan disepakati bersama.

“Kami berharap anggota Dewan itu aktif, apalagi pada momentum-momentum penting, paripurna maupun rapat-rapat lainnya. Semuanya penting, karena itu, tingkat kehadiran kami dorong terus untuk bisa mencapai 100 persen,” kata Munir.

Munir menyayangkan adanya anggota yang absen, terlebih paripurna tersebut dihadiri para tokoh masyarakat. Ia menilai kehadiran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab anggota DPRD sebagai wakil masyarakat.

“Nanti kami akan mengundang fraksi masing-masing. Kemudian, kami koordinasikan dengan BK,” ucapnya.

Menurut Abdul Munir, kehadiran dalam rapat paripurna pada prinsipnya merupakan kewajiban anggota DPRD. Namun, ia mengakui masih mencari formula yang tepat agar tingkat kehadiran anggota dapat benar-benar mencapai 100 persen.

“Yang namanya kehadiran dalam paripurna itu wajib. Hanya memang, saya belum punya cara bagaimana agar kehadiran bisa mencapai seratus persen,” tuturnya.

Di sisi lain, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman dalam menyampaikan, tantangan lain dalam pembangunan daerah, yakni memastikan APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi, akan mendapat perhatian lebih besar pada 2027.

Menurut Sukirman, kondisi infrastruktur merupakan wajah yang paling mudah dilihat masyarakat. Oleh karena itu, kualitas jalan dan infrastruktur dasar menjadi salah satu indikator yang langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.

“Jalan itu seperti etalase sebuah supermarket atau toko. Yang pertama kali dilihat dan tampak adalah etalasenya,” ujarnya.

Pemkab Pekalongan, lanjutnya, akan mempertimbangkan berbagai aspirasi DPRD, terutama yang berkaitan dengan jalan, irigasi dan infrastruktur dasar, sebagai prioritas pembangunan 2027. Namun, realisasi agenda tersebut membutuhkan dukungan politik DPRD dalam proses penganggaran.

Selain pembangunan fisik, Pemkab juga tetap menaruh perhatian terhadap indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan, kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Seluruh program tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Sukirman menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana uang rakyat tersebut kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola anggaran menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

“Tugas saya khususnya memastikan setiap rupiah yang ada di APBD Kabupaten Pekalongan ini betul-betul harus bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Setiap rupiah, tidak ada satu pun yang bocor yang tidak berguna bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.