RRI.CO.ID, Batang – Pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan inovasi Batang Sejahtera sebagai upaya mempercepat layanan kesejahteraan sosial sekaligus menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program tersebut mengedepankan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar pelayanan sosial lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang, Darsono, mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai respons atas meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Batang. Hingga akhir 2025, Kabupaten Batang tercatat berada di peringkat ke-23 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan jumlah PMKS.

"Proper ini saya susun diilhami meningkatnya PMKS di Kabupaten Batang. Akhir 2025 saja sudah berada di peringkat 23 dari 35 kabupaten/kota," ujarnya saat ditemui di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Darsono, hingga pertengahan 2026 jumlah PMKS di Kabupaten Batang mencapai sekitar 173 ribu jiwa dari total 847.175 penduduk. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan melalui penguatan sistem pelayanan sosial.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk UPTD pelayanan kesejahteraan sosial yang diawali di wilayah Batang Timur, meliputi Kecamatan Limpung, Tersono, Pecalungan, Banyuputih, Subah, dan Gringsing. Ke depan, layanan serupa akan dikembangkan secara bertahap di wilayah Batang Selatan dan kawasan perkotaan.

Sementara itu, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Bambang Haryanto, menilai pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Ia mencontohkan, pembaruan data berhasil mengubah status seorang warga penyandang disabilitas akibat kecelakaan yang sebelumnya belum memenuhi syarat penerima bantuan.

Hingga akhir Juni 2026, pihaknya telah memperbarui data sekitar 300 kepala keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa serta ketua RT dan RW.

Sementara, Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan mengatakan, luasnya wilayah Kabupaten Batang menuntut pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat agar penanganan masalah sosial dapat dilakukan lebih cepat. "Setelah layanan yang makin dekat dan cepat ini, tentu jadi upaya kita untuk menurunkan jumlah PMKS di Kabupaten Batang," ujarnya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada para operator SIKS yang aktif memperbarui data warga. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting agar program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.