RRI.CO.ID, Kudus - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menilai munculnya pro dan kontra dalam pembangunan jalur sepeda di sejumlah ruas jalan merupakan hal yang wajar. Setiap penataan ruang publik pasti bersinggungan dengan berbagai kepentingan, termasuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola parkir.

"Jalur sepeda ini memang kita buat. Pasti ada beberapa kendala, ada konflik kepentingan, itu hal yang biasa," ujar Sam'ani di Pendopo belum lama ini.

Ia menegaskan, anggaran yang digunakan bukan hanya untuk pembangunan jalur sepeda semata. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pemasangan marka jalan di sejumlah titik sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan standar harga satuan yang berlaku.

Terkait keberadaan PKL yang masih beraktivitas di jalur sepeda, Sam'ani mengatakan penataan akan dilakukan oleh dinas terkait. Pemerintah Kabupaten Kudus akan mencari solusi agar fungsi jalur sepeda tetap berjalan tanpa mengabaikan mata pencaharian masyarakat.

"Soal penataan PKL nanti dinas terkait yang mengatur bagaimana memfungsikannya," ucapnya.

Sam'ani juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pengelola parkir yang merasa kapasitas lahannya berkurang akibat adanya jalur sepeda. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari risiko yang telah diatur dalam kontrak kerja.

"Itu merupakan risiko dalam setiap perubahan dan sudah masuk dalam kontrak. Saat ada kegiatan besar mereka juga mendapat keuntungan lebih, jadi harus saling memahami," ungkapnya.

Sam'ani memastikan program bersepeda yang selama ini digagas pemerintah daerah tetap akan berjalan. Ia berharap keberadaan jalur sepeda dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung budaya hidup sehat di Kabupaten Kudus. (RK)