RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang usai Bupati Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penunjukan Plt Bupati dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Pemalang. Keputusan tersebut telah diproses segera setelah penetapan status hukum terhadap kepala daerah setempat.

"Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan," kata Sumarno di Semarang, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Sumarno, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berlangsung sebagaimana mestinya. "Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain menunjuk Plt Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno bahkan dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes untuk memastikan seluruh program dan layanan pemerintahan tetap berjalan efektif.

Menanggapi kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah, Sumarno mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan.

"Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus," tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus bersinergi dengan KPK untuk memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko korupsi di daerah. Fokus pengawasan terutama diarahkan pada pengadaan barang dan jasa serta pencegahan praktik jual beli jabatan yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan.