Plt Bupati Pekalongan: Akreditasi RSUD Kraton Jangan Sekadar Formalitas

RRI.CO.ID, Pekalongan - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman menegaskan, akreditasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tidak boleh berhenti pada perburuan predikat. Standar mutu dan keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari oleh seluruh jajaran rumah sakit.

Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Survei Akreditasi RSUD Kraton oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Kamis 10 September 2026. Ia menyebut akreditasi harus menjadi momentum untuk menguji sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.

“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata untuk mendapatkan sebuah predikat atau penilaian. Lebih dari itu, akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” tegas Sukirman.

Sukirman meminta manajemen dan seluruh tenaga kesehatan RSUD Kraton menghadapi survei secara terbuka dan jujur. Pelayanan yang sudah berjalan baik harus ditunjukkan, sementara kekurangan tidak perlu ditutup-tutupi hanya demi mengejar penilaian.

“Kita sampaikan apa yang memang sudah dilaksanakan, kita tunjukkan apa yang sudah berjalan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah apabila masih ada hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang perlu kita perbaiki, sampaikan saja secara terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan justru menjadi pintu untuk mendapatkan catatan dan rekomendasi konkret bagi pembenahan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, kedatangan surveyor LARS-DHP tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi rumah sakit.

"Jadikan survei ini bukan sesuatu yang perlu kita waspadai atau takuti, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi, mendapatkan masukan yang sangat berharga, sekaligus belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ke depan,” katanya.

Sukirman juga mengingatkan agar standar pelayanan tidak hanya dipoles menjelang survei akreditasi. Setelah surveyor pergi dan predikat diperoleh, standar tersebut harus tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada Ibu Direktur beserta seluruh jajaran RSUD Kraton, saya berpesan agar akreditasi ini jangan hanya menjadi kegiatan yang dipersiapkan ketika tim survei akan datang. Jadikan standar pelayanan sebagai budaya kerja sehari-hari,” katanya.

Ia menilai predikat akreditasi bukan ukuran akhir keberhasilan rumah sakit. Ukuran sebenarnya adalah pengalaman masyarakat saat menerima pelayanan, terjaminnya keselamatan pasien, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Dalam survei itu, Sukirman juga meminta LARS-DHP tidak sekadar memberikan penilaian, tetapi menghasilkan masukan, rekomendasi dan pembinaan berkelanjutan. Catatan surveyor diharapkan menjadi pijakan bagi RSUD Kraton dan Pemkab Pekalongan untuk melakukan pembenahan, termasuk menghadapi tantangan UHC dan keterbatasan fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton, Kabupaten Pekalongan, Budi Darmoyo mengatakan, Persiapan akreditasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, manajemen hingga aspek medis dan keperawatan. Penilaian mencakup manajemen, pelayanan medis dan keperawatan, peningkatan mutu, serta kepuasan pasien.

“Harapannya apa yang kita lakukan ini sesuai standar. Untuk menjadi acuan kita dalam terus meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien,” ujarnya.