RRI.CO.ID, Semarang – Ombudsman Republik Indonesia akan memulai penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 pada Agustus hingga Desember mendatang. Penilaian dilakukan di seluruh kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, termasuk di Jawa Tengah, sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra usai mengikuti Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 bertema Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Pelayanan Publik yang Berdampak di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 Juli 2026.

Rahmadi mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian karena diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan minim maladministrasi. Menurutnya, kegiatan entry meeting menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan Ombudsman sebelum proses penilaian dimulai.

"Pelaksanaan mulai Agustus nanti seluruh tim Ombudsman akan turun ke lapangan untuk menilai kualitas pelayanan publik. Hasil penilaian tersebut akan diumumkan pada Desember 2026 dan disampaikan kepada Presiden serta DPR sebagai bahan evaluasi nasional terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.

Rahmadi juga menegaskan, Ombudsman berperan melakukan pengawasan di hulu agar tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Menurutnya, berbagai bentuk maladministrasi perlu dicegah sejak dini karena berpotensi menjadi pintu masuk munculnya persoalan hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

"Laporan masyarakat yang paling banyak diterima Ombudsman hingga saat ini berasal dari sektor pertanahan, pendidikan, pemerintah daerah, kepolisian, dan infrastruktur. Khusus sektor pertanahan, mayoritas aduan berkaitan dengan tumpang tindih lahan dan lamanya proses penerbitan sertifikat hak milik," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, penilaian tahun ini akan difokuskan pada layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, Ombudsman akan melakukan penilaian terhadap prototipe sekolah, rumah sakit, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Menurut Farida, penilaian tidak hanya melihat kelengkapan standar pelayanan, tetapi juga mencakup kualitas produk layanan, perilaku petugas, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan. Bahkan, penilaian dari masyarakat memiliki bobot sebesar 20 persen dalam hasil akhir.

"Untuk menjaring partisipasi masyarakat, Ombudsman akan menyebarkan barcode atau QR Code di seluruh unit pelayanan, akun media sosial perangkat daerah, serta melalui jaringan masyarakat sipil. Masyarakat yang pernah menggunakan layanan dapat memberikan penilaian secara langsung dengan mengunggah bukti sebagai pengguna layanan sehingga hasilnya objektif dan tidak dapat direkayasa," katanya.

Farida berharap keterlibatan masyarakat mampu memberikan gambaran nyata terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Menurutnya, hasil penilaian nantinya bukan hanya mencerminkan evaluasi Ombudsman, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh proses penilaian Ombudsman RI. Ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan pemetaan terhadap berbagai layanan publik, termasuk kondisi sarana pendidikan yang menjadi salah satu fokus pelayanan dasar.

Sumarno menambahkan, perbaikan sekolah rusak terus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. "Sinergi antara pemerintah daerah, Ombudsman, serta seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.