RRI.CO.ID, Semarang - Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum Jateng Guyub mulai membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 56 truk angkutan tebu untuk membantu petani di Kabupaten Blora sebagai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan warga.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan tersebut menjadi bukti bahwa setiap aspirasi masyarakat yang masuk tidak berhenti sebagai laporan semata, tetapi langsung diproses sesuai kewenangan pemerintah. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan warga telah mulai ditindaklanjuti sejak pertemuan awal dengan perwakilan Jateng Guyub pada 20 Juli 2026.

"Saya senang sekali Bapak-bapak telah datang ke sini. Dari kemarin draft-nya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat," ujar Luthfi saat menerima perwakilan Jateng Guyub di Rumah Rakyat, Gubernuran, Semarang, Jumat 24 Juli 2026.

Luthfi menegaskan, Rumah Rakyat dibuka sebagai ruang dialog bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Ia juga mengapresiasi aksi Jateng Guyub yang berlangsung tertib dan kondusif.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati selama dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah, kata dia, akan terus menginventarisasi setiap laporan masyarakat meski dirinya sedang menjalankan agenda di berbagai daerah.

"Itulah mekanisme daripada pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman," tegasnya.

Selain persoalan tebu, Luthfi juga menyoroti dunia pendidikan dengan mengingatkan seluruh SMA Negeri di Jawa Tengah agar tidak melakukan praktik titip-menitip maupun pungutan. Ia memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang melanggar aturan tersebut.

"Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya," tegas Luthfi.

Dalam audiensi itu, perwakilan Jateng Guyub turut menyampaikan dugaan kriminalisasi terhadap warga di Blora. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses penegakan hukum, namun siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait.

"Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran," katanya.

Meski demikian, Luthfi memastikan seluruh laporan masyarakat akan tetap ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aduan agar tidak berhenti di meja birokrasi.

"Saya sudah sampaikan, aduan yang masuk akan saya datangi," ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan seluruh aspirasi Jateng Guyub telah diterima pemerintah. Masukan tersebut mencakup persoalan pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, infrastruktur, hingga tata niaga tebu.

"Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus," kata Iwan.

Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Menurutnya, Rumah Rakyat akan terus difungsikan sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Koordinator Aksi Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi kesediaan Gubernur Ahmad Luthfi menerima langsung aspirasi warga. Ia berharap komunikasi dengan Pemprov Jateng terus berjalan untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Jateng Guyub dari Batang, Itor, berharap seluruh komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap sistem pemerintahan di Jawa Tengah.

"Kita tetap masih percaya dengan sistem yang di Jateng. Saya mohon setegas-tegasnya sistemnya itu benar-benar dijalankan," ujarnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠