KBRN, Semarang - Berbagai persoalan lama yang dihadapi masyarakat dari tahun ke tahun atau "warisan masalah" yang sudah ada sejak periode kepemimpinan Jateng sebelumnya, mulai dari tambang, sengketa lahan, hingga jalan rusak, dicurhatkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Keluhan tersebut disampaikan aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam “Jateng Guyub” saat audiensi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 20 Juli 2026.

Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, hingga kalangan buruh itu meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum kunjung terselesaikan. Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, menyebut persoalan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintahan Ahmad Luthfi.

“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujarnya.

Salah satu isu yang mengemuka adalah konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang. Masyarakat juga menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai semakin masif dan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Selain persoalan tambang, aktivis menyampaikan keluhan terkait sengketa agraria, ketenagakerjaan, pendidikan, UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok. Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian yang diminta segera mendapatkan penanganan.

Dari Kabupaten Blora, masyarakat mengeluhkan berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak langsung pada petani tebu. Akibatnya, petani harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya angkut lebih tinggi sehingga mengurangi keuntungan mereka.

Sementara itu, perwakilan buruh menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja yang masih terjadi di sejumlah perusahaan. Mulai dari pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja menjadi keluhan yang disampaikan.

Menanggapi berbagai curahan aspirasi tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ia menilai dialog menjadi langkah penting untuk menemukan solusi atas persoalan yang terjadi di lapangan.

“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Luthfi.

Menurutnya, seluruh persoalan yang disampaikan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Masalah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan segera ditindaklanjuti, sementara persoalan lain akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Khusus terkait persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi terbaik. “Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” ujarnya.

Terkait infrastruktur, Luthfi memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan. Ia berkomitmen mempercepat penyelesaian agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu akibat kerusakan jalan.

Menutup audiensi, Luthfi menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan tidak boleh berhenti sebagai catatan semata. Pemerintah, katanya, akan menindaklanjuti setiap persoalan agar menghasilkan solusi yang nyata bagi masyarakat.