Kabupaten Semarang dan Demak Jadi Percontohan Penanganan Stunting

RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan menjadikan Kabupaten Semarang dan Demak sebagai daerah percontohan bagi kabupaten/kota lainnya. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel Semarang, Selasa, 22 September 2026.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, angka stunting di Jawa Tengah berada pada 9,77 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kondisi Jawa Tengah lebih baik dibandingkan angka nasional.

“Di Jawa Tengah hari ini stunting-nya adalah 9,77, di angka nasional, artinya kita lebih baik. Penanganannya sudah baik dari nasional,” kata Ahmad Luthfi.

Ia menyebut Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi dua daerah yang dapat dijadikan model penanganan stunting. Masing-masing mencatat angka 2,01 persen dan 2,05 persen.

“Dua kabupaten yang hari ini menjadi model yaitu Demak dan Kabupaten Semarang. Ini saya jadikan model agar kabupaten/kota yang lain meniru,” ujarnya.

Sementara itu, Luthfi mengakui masih terdapat tiga daerah yang perlu mendapatkan intervensi lebih kuat karena angka stuntingnya relatif tinggi, yakni Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, dan Banjarnegara. Untuk mempercepat penanganan, ia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah menggunakan pendekatan ATM atau amati, tiru, modifikasi, dengan belajar dari pola penanganan yang dilakukan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.

Luthfi menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa. Dukungan juga datang dari Baznas dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk Bank Jateng. Ia menyebut dukungan yang telah dihitung mencapai hampir Rp21 miliar untuk berbagai kegiatan penanganan stunting.

Menurutnya, tingginya angka stunting dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pendidikan, kondisi orang tua, penyakit, serta pola hidup. Oleh karena itu, validitas data menjadi bagian penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Data harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh itu hanya sebatas data,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, Rakortek tersebut menjadi forum untuk menyamakan visi dan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, forum regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara juga diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat penurunan stunting. Pemerintah mencatat prevalensi stunting nasional telah turun menjadi 19,8 persen.

“Capaian pemerintah kali ini sudah luar biasa. Kita sekarang alhamdulillah sudah stunting kita bisa kita turunkan menjadi 19,8 persen. Artinya untuk target RPJMN kurang beberapa poin lagi nanti di 2029,” ujarnya.

Eddy mengatakan, pengalaman Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang akan menjadi pembelajaran yang dapat dikembangkan di daerah lain. Upaya tersebut dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor karena stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi.

“Stunting ini bukan hanya masalah pemerintah. Ini pekerjaan yang kompleks, tidak hanya sekadar gizi, tapi ada lingkungan, sanitasi, infrastruktur dan lain-lain. Ini perlu kita satukan semua kekuatan-kekuatan yang ada,” katanya.

Ia berharap komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah di Jawa Tengah dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk melakukan langkah serempak dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.