Lampaui Target Nasional, Jateng Raih Penghargaan Program ASN Berintegritas

RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berhasil melampaui target Program E-Learning ASN Berintegritas hingga hampir tiga kali lipat. Dari target 2.500 aparatur sipil negara (ASN), Jawa Tengah mencatat capaian 7.245 peserta atau sekitar 289,8 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Penyerahan penghargaan dilaksanakan saat acara Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan program e-learning tersebut menjadi sarana edukasi untuk memperkuat integritas ASN, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Jadi e-learning edukasi bagaimana kita mempunyai integritas. Terutama, dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN," kata Luthfi.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sekitar 47 ribu ASN yang harus terus dibekali pemahaman mengenai etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Upaya tersebut penting agar pelayanan publik berjalan profesional serta terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Luthfi, program yang digagas KPK menjadi langkah preventif yang efektif untuk membangun budaya kerja yang bersih di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, program tersebut akan terus diperluas agar menjangkau seluruh ASN di Jawa Tengah.

“Integritas adalah marwah sebuah institusi. Program pencegahan yang dilakukan KPK ini sangat baik dan harus terus digelorakan,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme ASN mengikuti pembelajaran integritas. Setelah tahap awal selesai, pihaknya akan membuka angkatan baru dengan kapasitas sekitar 3.000 peserta per batch.

Ia menargetkan seluruh ASN Pemprov Jateng yang berjumlah sekitar 47 ribu hingga 49 ribu orang dapat mengikuti program tersebut secara bertahap. Dengan demikian, nilai-nilai integritas dapat tertanam secara merata di seluruh organisasi perangkat daerah.

Meski demikian, pelaksanaan program sempat menghadapi sejumlah kendala teknis, mulai dari migrasi materi pembelajaran hingga tingginya jumlah peserta yang menyebabkan akses sistem melambat. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran digital ke depan.

Sebagai tindak lanjut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital telah menyiapkan berbagai perbaikan. Langkah yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur server, migrasi ke Virtual Private Server (VPS), optimalisasi konten pembelajaran, serta pengaturan jumlah peserta yang lebih proporsional.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengapresiasi seluruh kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam program percontohan tersebut. Ia menilai Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan instrumen penting untuk membangun budaya antikorupsi di kalangan aparatur negara.

Menurut Setyo, program tersebut akan dikembangkan menjadi gerakan nasional karena manfaatnya sangat besar bagi peningkatan kualitas ASN di Indonesia. Dari total sekitar 6,7 juta ASN nasional, sebanyak 55.493 ASN dari 12 instansi telah mengikuti program tersebut pada tahap awal pelaksanaan.