Ribuan Petugas Sensus BPS Kabupaten Semarang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

RRI.CO.ID, Semarang – BPJS Ketenagakerjaan Ungaran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.056 petugas sensus akan mendapatkan perlindungan selama menjalankan tugas pendataan di lapangan.

Kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen kedua instansi dalam memberikan perlindungan kepada petugas sensus. Mereka memiliki peran penting dalam mengumpulkan data ekonomi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Ungaran, Mulyono Adi Nugroho, mengatakan petugas sensus merupakan pekerja dengan mobilitas tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga berhadapan dengan berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kebutuhan penting bagi petugas sensus. Dengan adanya perlindungan tersebut, petugas dapat bekerja lebih aman dan nyaman saat menjalankan tugas pendataan.

“Petugas sensus memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujar Nugroho melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menambahkan, keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dalam program strategis nasional merupakan bentuk dukungan terhadap perlindungan pekerja. Termasuk pekerja yang terlibat dalam kegiatan pendataan berskala besar seperti Sensus Ekonomi 2026.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap seluruh petugas sensus dapat menjalankan tugas dengan aman, nyaman, dan terlindungi. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus dalam melaksanakan pendataan sehingga target dan kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai secara optimal,” katanya.

Kerja sama tersebut diharapkan memberikan ketenangan bagi seluruh petugas sensus selama bertugas di lapangan. Selain itu, perlindungan yang diberikan juga diharapkan mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai program strategis nasional.