KBRN, Semarang - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong percepatan penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81 persen dari total target.

"Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu," kata Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026.

Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar tiga pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih intensif agar target sensus dapat tercapai.

Taj Yasin mencontohkan kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatat pendataan 100 persen. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan.

Adapun, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71 persen. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara mencatat capaian tertinggi dengan tingkat pendataan mencapai 92 persen.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.

"Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen. Data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap," ujarnya.

Meski demikian, BPS masih menghadapi tantangan pada pendataan kelompok usaha besar. Hingga saat ini, capaian pendataan perusahaan besar baru mencapai sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan.

Menurut Sonny, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan data keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan. Tidak sedikit perusahaan yang harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat sebelum memberikan data yang dibutuhkan.

Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi kelompok yang cukup sulit dijangkau petugas sensus. Aktivitas yang padat membuat proses pendataan membutuhkan pendekatan dan waktu yang lebih fleksibel.

Untuk mempercepat penyelesaian sensus, BPS tidak hanya mengandalkan petugas lapangan. Aparatur sipil negara dan pejabat senior BPS juga diterjunkan langsung untuk membantu pendataan perusahaan-perusahaan besar.

Sonny menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir memberikan data. Seluruh informasi yang dihimpun dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Data tersebut akan memotret kondisi riil dunia usaha, mulai dari jumlah pelaku usaha, skala usaha, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat.