Cegah Kekerasan di Pesantren, Ahmad Luthfi: Tak Cukup Penegakan Hukum

RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan upaya mencegah kekerasan di lingkungan pesantren tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, dibutuhkan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan agar kasus serupa tidak terulang.

“Kita harus saling asah dan asuh. Tidak cukup dengan penegakan hukum, kita harus mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” ujar Luthfi usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu, 30 Mei 2026.

Luthfi menegaskan, proses hukum terhadap kasus kekerasan di pesantren tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian. Namun, pemulihan korban dan pembenahan lingkungan pesantren memerlukan keterlibatan banyak pihak secara bersama-sama.

Ia mengatakan telah berdiskusi dengan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin mengenai langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, akan menggandeng kementerian, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan.

Menurut Luthfi, kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren harus menjadi bahan evaluasi bersama. Langkah pencegahan dinilai penting agar lingkungan pendidikan berbasis keagamaan tetap menjadi ruang aman bagi para santri.

Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah Tazkiyatul Mutmainah menegaskan organisasinya memiliki komitmen kuat dalam perlindungan perempuan dan anak. Fatayat NU, kata dia, terus mendorong masyarakat agar berani berbicara ketika melihat, mengetahui, atau mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual.

“Kita aktif menyadarkan masyarakat untuk berani speak up. Berani bersuara ketika melihat atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama,” ujar Tazkiyatul.

Tazkiyatul yang juga Wakil Wali Kota Tegal menyatakan Fatayat NU Jawa Tengah siap mengawal program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Khususnya, program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai wilayah.