Bantuan Pompa Air Tenaga Surya, Tingkatkan Produktivitas Pertanian

RRI.CO.ID, Pekalongan - Tidak hanya mengejar peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai membidik persoalan yang lebih mendasar, bagaimana sawah tetap produktif ketika biaya energi dan tekanan alih fungsi lahan terus mengintai. Salah satu jawabannya datang melalui pemanfaatan pompa air tenaga surya.

Bantuan pompa tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin 10 Agustus 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pompanisasi berbasis tenaga surya merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah.

Selain lebih hemat energi, teknologi tersebut dinilai ramah lingkungan dan dapat dikembangkan untuk berbagai sektor. “Pompanisasi berbasis tenaga surya sangat efektif. Selain menghemat biaya energi, teknologi ini juga tidak menimbulkan polusi dan dapat beroperasi selama 24 jam,” kata Ahmad Luthfi.

Teknologi ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional irigasi sekaligus memastikan pasokan air ke lahan pertanian. Dengan memanfaatkan energi matahari, pompa dapat bekerja tanpa bergantung sepenuhnya pada energi konvensional yang membebani biaya produksi petani.

"Program tersebut masih dalam tahap percontohan di tiga kabupaten dengan total cakupan irigasi sekitar 50 hektare. Khusus di Desa Tengeng Wetan, pompa tenaga surya ditargetkan mampu mengairi sekitar 20 hektare lahan," terangnya.

Jika penerapannya terbukti efektif, model pompanisasi tersebut akan diperluas ke wilayah lain di Jawa Tengah. Bahkan, pemanfaatan energi surya tidak hanya diarahkan untuk pertanian, tetapi juga sektor pelayanan publik dan UMKM.

Dukungan Pemprov Jawa Tengah itu disambut Pemkab Pekalongan sebagai peluang memperkuat ketahanan sektor pertanian.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan H. M. Yulian Akbar mengatakan bantuan tersebut ditempatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diharapkan memberi dampak langsung terhadap produktivitas petani.

“Ini menjadi solusi yang efisien untuk mendukung produktivitas pertanian. Sebelumnya kami juga telah mengembangkan pemanfaatan energi surya di beberapa lokasi dan ke depan akan terus diperluas,” ujar Yulian.

Namun, Pemkab Pekalongan menyadari persoalan pertanian tidak berhenti pada ketersediaan air. Ada ancaman lain yang jauh lebih permanen, yakni menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi.

Karena itu, Pemkab Pekalongan kini menyiapkan benteng perlindungan lahan melalui Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penyusunan kedua instrumen tersebut telah rampung dan tinggal menunggu pengesahan melalui Peraturan Daerah.

Ditambahkan, Data Pemkab Pekalongan mencatat luas LBS mencapai sekitar 19.830,48 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 17.291,978 hektare ditetapkan sebagai LP2B atau lebih dari 87 persen dari total lahan baku sawah.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di tengah kebutuhan pembangunan dan tekanan perubahan penggunaan lahan, Pemkab Pekalongan dituntut memastikan sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B benar-benar terlindungi, bukan hanya kuat di atas dokumen.

Yulian menegaskan perlindungan tersebut akan diperkuat melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah ingin kawasan pertanian tetap produktif sekaligus memiliki kepastian perlindungan dari perubahan fungsi.

“Kami berkomitmen menjaga lahan pertanian agar tetap produktif dan tidak beralih fungsi. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, baik di Kabupaten Pekalongan maupun di Jawa Tengah,” tegas Yulian.