RRI.CO.ID, Semarang – Banyaknya informasi keliru dan hoaks terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan dana haji sekaligus terhindar dari informasi menyesatkan.

Anggota BPKH RI, Acep Riana Jayaprawira mengatakan media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat. “Kami tidak akan meladeninya dengan emosional, yang penting masyarakat mendapat penjelasan yang benar,” ujarnya dalam kegiatan BPKH Connect di Hotel Ciputra Semarang, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Acep, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran.

“Kalau yang tidak menjadi concern masyarakat, ngapain dijelaskan. Yang penting justru apa yang ingin diketahui publik,” katanya.

Ia juga menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPKH. Bahkan, kata Acep, masih ada masyarakat yang keliru memahami singkatan BPKH dengan lembaga lain, seperti Badan Pengelola Kawasan Hutan.

Selain itu, Acep membantah berbagai tudingan miring mengenai pengelolaan dana haji, termasuk isu yang menyebut pengelolaannya menyerupai skema ponzi. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena pengelolaan dana haji telah berjalan dengan sistem pengawasan yang ketat.

“Kita sudah sembilan tahun mengelola ini dengan sistem pengawasan yang ada. Jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI, Ahmad Zaky mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.

“Yang kita perlukan justru feedback dari teman-teman wartawan. Khususnya media lokal,” ujarnya.

Menurut Zaky, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu penyebaran informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami.

Melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat. Hal ini sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.