RRI.CO.ID, Purworejo - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diresmikan serentak di seluruh Indonesia, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Di Purworejo, sebanyak 52 koperasi ikut diluncurkan langsung melalui Zoom bersama Presiden Prabowo Subianto dari pusat kegiatan nasional di Nganjuk, Jawa Timur.

Dari 259 titik KDKMP yang ditargetkan, baru 106 titik yang selesai 100 persen. Sisanya, 153 titik, masih dalam proses pembangunan.

Danramil 01/Purworejo Kapten Noor Cholik menyebut Purworejo termasuk daerah yang agresif mengejar target. Lima titik dijadikan perwakilan peluncuran: Cangkrep Lor, Dukuhrejo, Bayan, Kutoarjo, dan Ngombol.

“Harapannya, koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar,” katanya. Pemerintah menargetkan seluruh titik rampung akhir 2026, dengan waktu pengerjaan sekitar 92 hari per lokasi.

"Jika meleset, janji koperasi sebagai pusat ekonomi kerakyatan berisiko hanya berhenti di atas kertas," tegasnya. Sesuai arahan Presiden, KDKMP diarahkan menjadi pusat distribusi pangan, pupuk, pestisida, dan kebutuhan pertanian lainnya.

Menurut dia, model usahanya tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan desa setempat. Kalau masyarakat membutuhkan pupuk, maka pupuknya diperbanyak.

"Begitu juga alat pendukung pertanian seperti pestisida dan kebutuhan lain harus tersedia di koperasi ini,” jelas Noor Cholik. Konsep ini diharapkan memotong rantai distribusi panjang yang selama ini membuat harga di desa lebih mahal.

Namun, efektivitasnya tergantung pada dua hal: kecepatan pembangunan fisik dan kemampuan pengelola menjalankan koperasi tanpa penyimpangan. Sekda Purworejo, Suranto menegaskan, KDKMP dibiayai pemerintah dan diangsur selama enam tahun.

Untuk Jawa Tengah, ada 531 titik yang diluncurkan, 52 di antaranya berada di Purworejo. Masyarakat sangat antusias.

"Harapan kami, koperasi ini nantinya menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi di desa maupun kelurahan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pengelola agar menjalankan tugas sesuai regulasi. Peringatan itu bukan tanpa alasan.

Dengan dana besar dan tenggat waktu ketat, KDKMP rawan disalahgunakan jika pengawasan longgar. “Jangan sampai ada penyimpangan, karena koperasi ini dibangun sebagai soko guru perekonomian masyarakat,” tegas Suranto.

Pemerintah berharap, ketika seluruh 259 titik beroperasi penuh, masyarakat desa bisa mengakses kebutuhan pokok dan sarana pertanian dengan harga lebih terjangkau.(Ags)