RRI.CO.ID, Semarang - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan segera menyelesaikan masalah tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk percepatan pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang berbasis agama.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) BEM se-Indonesia ke XIX di kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines) pada Senin 27 Juli 2026. Ia berharap, melalui dialog dengan BEM tersebut program strategis pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa.

“MBG insyaallah separuh masalah-masalah kita akan selesaikan 1 bulan, termasuk percepatan nanti yang sekolah berbasis agama dan daerah-daerah tertinggal. Sementara yang kelebihan titik di Pulau Jawa dan lain-lain itu pendataan kita perlu waktu lebih lama sekitar 2 bulan,” katanya.

Menko Zulhas mengungkapkan, dalam pelaksanaannya memang terjadi berbagai permasalahan dilapangan yang harus diselesaikan. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan agar program MBG memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.

“Ada masalah kami akui ya, tapi pemerintah melakukan perbaikan MBG dengan manajemennya diganti. Tidak mudah juga merubah sesuatu yang baru dan besar pelayanan kepada 82 juta orang,” katanya.

Selain program MBG, Zulkifli Hasan juga menjelaskan program pemerintah tentang Koperasi Desa Merah Putih dan Nelayan Merah Putih. Program tersebut dirancang untuk memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di desa dan nelayan.

"Pemerintah justru harus berpihak kepada rakyatnya, maka lahirlah Koperasi Desa Merah Putih agar setiap desa iada pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian Nelayan Merah Putih, karena nelayan selama ini yang paling miskin dengan nilai tukarnya 103 dan kita ingin gerakkan agar nanti teman-teman nelayan punya daya dukung lingkungan untuk berkembang," ujarnya.

Presiden Mahasiswa Polines, Kevin K Priambodo menilai penjelasan Menko Zulhas terkait masalah kedaulatan pangan masih belum sepenuhnya tuntas. Sehingga program strategis pemerintah akan terus di kawal oleh mahasiswa se Indonesia.

"Segalanya yang tadi disampaikan kami rasa masih semi normatif, sehingga masih butuh kawalan. Dari Munas BEM inilah kami dapat merumuskan dan akan menanggapi terkait isu pangan nanti ke depannya," ucapnya.

Terkait isu lain, Kevin juga akan mengangkat dan mengawal isu lain dari program pemerintah. Sehingga semua program strategis pemerintah memang benar -benar berpihak kepada rakyat.

"Kami juga memiliki berbagai macam koordinator isu, tidak hanya pangan, ada ekonomi, HAM, dan lain-lainnya Sehingga ini menjadi PR bagi kami semua, tidak hanya pangan, semua sektor harus kita awasi dan kawal," tegasnya.