RRI.CO.ID, Semarang - Sepuluh provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperkuat kolaborasi antardaerah dengan menambah tiga klaster kerja sama baru. Ketahanan energi, pembangunan giant sea wall hingga pengelolaan sampah di lima provinsi menjadi fokus baru yang disepakati dalam rapat kerja di Kota Semarang itu.

Kesepakatan tersebut dinilai strategis karena menyentuh persoalan yang kini menjadi tantangan nasional. Tiga klaster baru itu melengkapi enam bidang kerja sama yang telah diteken bersama pada Juni 2025 lalu.

Sebelumnya, sepuluh gubernur telah berkolaborasi dalam sektor ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kini, perluasan kerja sama dilakukan untuk mempercepat pembangunan lintas wilayah yang lebih terintegrasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, rapat kerja tahun ini menghasilkan kesepakatan penting bagi pembangunan di masing-masing daerah melalui penguatan kolaborasi antardaerah. Hasil rapat tidak boleh berhenti pada kesepakatan, tetapi harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata di wilayah masing-masing.

“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa 12 Mei 2026.

Kesepuluh anggota FKD-MPU terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas provinsi untuk menyelesaikan persoalan bersama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Luthfi menegaskan, kerja sama di sektor ketahanan energi, pangan, hingga pengolahan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah. Kolaborasi lintas kabupaten/kota hingga antarprovinsi dinilai penting, terutama di tengah dampak geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Menurutnya, pemerintah pusat telah berupaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak agar tidak melonjak. Karena itu, daerah didorong memperluas produksi energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang menghadapi tantangan energi.

“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelas Ahmad Luthfi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut, sepuluh provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, yakni mencapai 62 persen. Karena itu, ia menilai kerja sama yang dibangun harus menghasilkan dampak nyata dan terukur.

Bima Arya juga meminta evaluasi atas enam rencana aksi yang disepakati pada 2025 sekaligus mengapresiasi munculnya kerja sama baru di sektor energi dan pengelolaan sampah. Ia menegaskan isu energi kini menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk percepatan transformasi menuju kendaraan listrik.

“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.

Selain energi, konektivitas distribusi pangan juga menjadi perhatian agar pasokan bahan pokok tetap terjaga di seluruh wilayah. Menurut Bima, kolaborasi antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas pangan nasional.

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro mengatakan, kerja sama antardaerah terus berkembang dari tahun ke tahun. Setelah tambahan tiga klaster baru tahun ini, pembahasan teknis akan dilanjutkan melalui rapat perangkat daerah terkait pada Juni mendatang untuk menyusun rencana aksi.

“Jadi setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tindak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi,” katanya.

Suhajar menambahkan, salah satu hasil nyata dari kerja sama sebelumnya mulai terlihat di sektor pariwisata. Sepuluh provinsi kini sedang mematangkan paket wisata terpadu lintas daerah yang memungkinkan wisatawan menikmati perjalanan antardaerah dalam satu rangkaian.

Selain itu, sebanyak 12 BUMD dari 10 provinsi telah bertemu untuk membahas distribusi pangan. Ke depan, jaringan BUMD pangan lintas provinsi bahkan berpotensi berkembang menjadi holding pangan guna memperkuat stabilitas pasokan dan harga.