RRI.CO.ID, Semarang: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial. Hal tersebut disampaikan Rahmat Bagja saat menghadiri workshop “UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms, and Civil Society” di Universitas Diponegoro, Kamis 7 Mei 2026.

Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan Pemilu yang akan mulai berjalan pada 2027. “Ke depan, tantangan di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan hukum dan kesepakatan bersama terkait perkembangan tren digital ke depannya,” katanya.

Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerja sama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Oleh karena itu, menurutnya, persiapan harus dilakukan sejak sekarang agar pengawasan ruang digital dapat berjalan lebih efektif selama proses pemilu.

Selain memperkuat koordinasi di dalam negeri, Bagja juga menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara ASEAN lain terkait tata kelola platform digital. Ia menyebut workshop yang digelar UNESCO bersama Undip tersebut bertujuan menyusun toolkit atau panduan tata kelola digital bagi kawasan ASEAN.

Panduan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil dan platform digital dalam menghadapi berbagai persoalan di ruang digital. “Kalau dalam konteks kami di Bawaslu, tentu lebih khusus pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” ujarnya.

Menurut Bagja, keberadaan panduan regional tersebut penting untuk menangani penyebaran misinformasi dan disinformasi yang saat ini semakin masif di media digital dan platform media sosial. Ia menekankan bahwa negara-negara ASEAN perlu mulai membangun kerja sama konkret, bukan sekadar membahas persoalan yang ada.

“Yang harus mulai kita lakukan sekarang adalah menyusun rumusan masalah. Cari solusi dan tentukan kapan kita bergerak melakukan kerja sama di antara negara-negara ASEAN,” katanya.

Bagja menambahkan dinamika politik nasional diperkirakan mulai meningkat pada 2027 dan akan semakin intens pada 2028 menjelang pemilu nasional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola platform digital dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia dan kawasan ASEAN.