RRI.CO.ID, Pati – Gelombang protes nelayan Pantura mulai menguat seiring melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang membebani operasional melaut. Kondisi ini mendorong konsolidasi lintas daerah sebagai bentuk tekanan kolektif agar pemerintah segera menetapkan harga BBM yang lebih terjangkau bagi sektor perikanan.

Ketua aksi, Eko Budiono, bersama Koordinator Muhammad Agung, memimpin koordinasi strategis dengan asosiasi nelayan dan para nakhoda dari berbagai wilayah. Mereka menyiapkan aksi lanjutan pada 4 Mei 2026 dengan tuntutan utama penetapan harga khusus BBM perikanan.

Eko menjelaskan, nelayan kapal besar selama ini tidak menikmati BBM subsidi dan sepenuhnya bergantung pada BBM industri yang harganya terus meningkat. Kondisi tersebut membuat biaya operasional melonjak drastis.

“Kami menggunakan BBM industri murni dan sekarang harganya sangat tinggi. Sekitar 70 persen biaya operasional kami habis untuk BBM, sehingga kami tidak mampu lagi melaut,” ujarnya usai rapat koordinasi di RM Silir-Silir, Desa Ngening, Kecamatan Juwana, Senin, 27 April 2026.

Dampaknya, sekitar 80 persen nelayan memilih berhenti melaut. Aktivitas di tempat pelelangan ikan pun mengalami penurunan signifikan karena minimnya hasil tangkapan.

“Tempat pelelangan sekarang sepi, ribuan nelayan tidak melaut karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Kami meminta harga BBM khusus perikanan di kisaran Rp10 ribu hingga maksimal Rp13.600,” ucapnya.

Aksi yang direncanakan akan melibatkan sekitar 10 ribu massa dengan titik kumpul di Juwana sebelum bergerak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pati. Gerakan ini menjadi simbol tekanan bersama agar pemerintah segera menghadirkan kebijakan konkret demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.