RRI.CO.ID, Semarang — Pemerintah Kota Semarang menyoroti kebocoran retribusi sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan lemahnya kepatuhan wajib retribusi.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan masih ditemukan retribusi sampah yang belum masuk ke kas daerah. ”Masih ada beberapa yang retribusinya belum masuk ke kas daerah, nanti akan kami ditertibkan," katanya, Kamis, 23 April 2026.

Menurutnya, sektor hotel dan restoran menjadi salah satu yang disorot dalam persoalan ini. Pasalnya, masih terdapat ketimpangan antara pembayaran pajak dan kewajiban retribusi sampah.

Agustina menyebut penertiban retribusi memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD. Pemkot memperkirakan tambahan pendapatan bisa mencapai sekitar Rp20 miliar jika seluruh kewajiban dibayarkan secara tertib.

"Intensifikasi retribusi ini punya potensi tambahan (PAD) sekitar Rp20 miliar, kalau semuanya diminta melakukan pembayaran misalnya lewat online. Kami sedang berupaya menertibkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Glory Nasarani, menegaskan pihaknya telah melakukan pembenahan sistem untuk menutup celah kebocoran. Salah satunya dengan memperketat standar operasional prosedur di lapangan.

Selain itu, sistem pembayaran retribusi sampah kini telah dialihkan ke metode non-tunai berbasis digital. Langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pembayaran.

"Saat ini untuk sistem pembayaran (retribusi) sampah semuanya melalui virtual account maupun melalui tab yang ada di TPA. Sudah tidak ada lagi sistem yang nitip bayar ke petugas DLH secara cash," katanya.

DLH juga melakukan evaluasi internal terhadap personel untuk memperkuat integritas pengelolaan retribusi. Sejumlah petugas yang bermasalah dibina, sementara lainnya diganti dengan personel baru.

"Kita juga memastikan semua personel clear. Beberapa yang mungkin kemarin sempat ada kebocoran, yang masih bisa kita bina kita ingatkan, ada juga yang perlu kita regenerasi, dengan personel baru," ujarnya.

Glory menambahkan, kebocoran retribusi merupakan akumulasi persoalan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, setelah penerapan sistem baru, kondisi mulai menunjukkan perbaikan.

"Sejak kita terapkan sistem itu, saya belum ada laporan kebocoran lagi. Target retribusi sampah Rp5 miliar setahun, tapi saat ini capaiannya masih jauh, baru sekitar 10 persen," katanya.