Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan 73 Persen, Gubernur Jateng Ajak Layanan Digenjot

RRI.CO.ID, Ssmarang - Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Jawa Tengah tercatat baru mencapai 73,16 persen. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penguatan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara BPJS Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat 10 April 2026. Pertemuan itu membahas capaian serta arah kebijakan strategis pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng dalam pembiayaan peserta tertentu. Ia juga menilai kelancaran pembayaran iuran menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Menurutnya, semangat gotong royong harus terus diperkuat agar program JKN tetap berjalan optimal. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam memperluas manfaat layanan kesehatan.

Berdasarkan data per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 98,81 persen. Angka ini melampaui target nasional sebesar 98,6 persen, namun tingkat keaktifan peserta masih perlu didorong hingga target 80 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan layanan kesehatan dasar harus menjadi prioritas utama. Ia meminta agar anggaran daerah difokuskan pada program yang langsung berdampak bagi masyarakat.

“Terutama program-program strategis, prioritasnya kepada layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.

Luthfi juga mendorong penguatan layanan promotif dan preventif untuk menekan risiko penyakit. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang terus digencarkan.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma, menyebut kolaborasi program Speling dengan BPJS Kesehatan terus diperluas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan hingga ke wilayah terpencil.

Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan guna menghadirkan layanan kesehatan yang lebih optimal, inklusif, dan merata bagi masyarakat.