Firman Soebagyo Kritik Praktik Pajak Ganda, Dinilai Bebani Masyarakat

RRI.CO.ID, Pati — Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik praktik pajak ganda terhadap satu objek di Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut membebani masyarakat dan mencederai asas keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Firman saat berada di Rumah Aspirasinya di Jalan Diponegoro, Kabupaten Pati, Jumat, 20 Maret 2026. Ia menyebut praktik pemajakan berulang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dalam jangka panjang.

Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin terhimpit kondisi ekonomi. “Sudah terlalu lama sistem ini dibiarkan, negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan menambah beban melalui kebijakan fiskal yang tidak adil,” ujarnya.

Firman menilai skema pajak ganda bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta tidak mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Ia mengingatkan, jika tidak segera dibenahi, sistem tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan memicu ketidakpuasan publik secara luas.

Oleh karena itu, Firman mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi undang-undang perpajakan guna menyederhanakan sistem yang lebih adil. Menurutnya, revisi tersebut harus mampu menghapus praktik pajak ganda sekaligus memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara.

Firman juga menekankan pentingnya transparansi agar setiap penerimaan pajak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Pajak adalah instrumen negara untuk membangun, bukan alat yang menekan rakyat, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” ucapnya.

Ia menilai isu keadilan pajak menjadi sinyal penting bahwa parlemen perlu memberi perhatian serius terhadap reformasi perpajakan nasional. Reformasi perpajakan merupakan keharusan untuk memastikan negara benar-benar berpihak kepada rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.