RRI.CO.ID, Pekalongan – Persoalan tenaga outsourcing menjadi salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 di kompleks Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Senin, 20 Juli 2026. Menanggapi tuntutan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman memastikan pemerintah akan mengecek dan memverifikasi data sebelum mengambil keputusan.

Aksi unjuk rasa juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai masih membelit Kabupaten Pekalongan, mulai dari kerusakan infrastruktur, persoalan nelayan, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(BLUD), hingga dugaan praktik jual beli jabatan. Seluruh aspirasi itu dipastikan akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Forlindo Jaya dan Pejuang 24 yang telah menyampaikan aspirasinya. Mereka mendukung pemerintahan, sekaligus ikut mengkritisi jalannya pemerintahan untuk perbaikan-perbaikan ke depan dan mencegah adanya pelanggaran kebijakan pembangunan maupun praktik-praktik kebijakan di seluruh lini organisasi perangkat daerah," kata Sukirman.

Terkait nasib tenaga outsourcing yang kontraknya tidak diperpanjang, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, seluruh data akan diverifikasi untuk memastikan penyebab pemutusan hubungan kerja tersebut.

"Untuk outsourcing tentu saja akan kami cek dulu datanya, apakah pemutusan hubungan kerja itu karena faktor politik atau memang karena kinerjanya kurang baik, nanti akan kami pertimbangkan. Kalau memang ada yang terdampak secara politik dalam proses demokrasi, tentu akan kami kembalikan lagi sesuai ketentuan," ujarnya.

Menanggapi dugaan praktik jual beli jabatan, Sukirman mengatakan persoalan tersebut merupakan peristiwa lama yang secara hukum tidak pernah terbukti. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap mewaspadai potensi praktik serupa, terutama di tengah proses penataan pejabat eselon.

"Sebenarnya itu peristiwa yang sudah lalu dan secara hukum formal tidak pernah terbukti, tetapi kita tetap wajib mewaspadai adanya praktik jual beli jabatan. Apalagi saat ini sedang berproses penataan pejabat eselon, termasuk eselon III dan seterusnya," katanya.

Sukirman berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin. Dengan demikian, berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan bersama.

Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya, Islah, menegaskan aksi yang digelar bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Akan tetapi, sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan Kabupaten Pekalongan.

"Pada prinsipnya, ayo kita sengkuyung bareng membangun Kabupaten Pekalongan supaya benar-benar diakui secara nasional. Insiden kemarin kita jadikan hikmah, jangan dibawa secara perorangan, tetapi kita melihatnya secara umum," ujar Islah.

Menurut Islah, kritik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan sehingga suara rakyat harus terus didengar. Ia juga mengapresiasi sikap Sukirman yang dinilai terbuka menerima kritik dan berharap insiden OTT yang pernah terjadi menjadi pelajaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.