RRI.CO.ID, Purworejo Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tepus Kulon, Kecamatan Kutoarjo dan SPPG Kaliwungu, Kecamatan Bruno. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan keracunan makanan dan persoalan pengelolaan lingkungan.

Dalam sidak tersebut, Dion Agasi didampingi jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, serta perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, baik dari sisi keamanan pangan, kualitas gizi, hingga pengelolaan lingkungan.

Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi menyampaikan, dirinya bersama rombongan melakukan sidak karena ada laporan masyarakat, khususnya terkait dugaan keracunan di SPPG Tepus Kulon.

"Saat ini kami masih menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang telah diambil. Jadi sementara ini masih dugaan,” kata Dion kepada wartawan pada Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, selain dugaan keracunan, sidak juga menemukan persoalan terkait perizinan dan pengelolaan limbah dapur SPPG.

"Masih ada dapur yang belum memiliki izin lingkungan secara lengkap. Kondisi di SPPG Kaliwungu, Kecamatan Bruno, masih melakukan pembuangan limbah secara langsung tanpa pengolahan yang memadai. Kami meminta seluruh dapur yang ada di Kabupaten Purworejo untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar memenuhi standar pengolahan limbah yang berlaku,” tegasnya.

Dion juga meminta setiap dapur mencantumkan harga setiap item makanan serta kandungan gizinya karena keterbukaan harga penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas menu yang disajikan.

“Standar harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil. Dengan dicantumkannya harga dan komposisi menu, masyarakat bisa ikut memonitor apakah menu yang disajikan benar-benar sesuai dengan standar gizi dan harga yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Sri Susilowati menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Kami dari DPRD Komisi IV yang mewakili masyarakat tentu sangat setuju dengan sidak Pak Wakil Bupati. Tujuan pemerintah pusat ini sangat baik, tetapi jangan sampai justru menimbulkan masalah di masyarakat itu sendiri,” kata Sri Susilowati.

Pentingnya koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pengelola dapur, yayasan, hingga pemerintah daerah.

“Koordinasi harus terus dilakukan, khususnya bagi para pelaku di lapangan. Program peningkatan gizi ini jangan sampai malah menimbulkan masalah seperti keracunan atau hal-hal lain yang tidak kita harapkan,” tegasnya.

DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas makanan yang disediakan dalam program tersebut, mengingat penerima manfaat sebagian besar adalah anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang aman dan sehat.

“Apalagi ini menyangkut anak-anak kita sebagai generasi penerus. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru berdampak sebaliknya,” tandasnya.(Agus)