RRI.CO.ID.Semarang- Forum Perangkat Daerah (FPD) menjadi ruang strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan literasi serta penguatan tata kelola kearsipan di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, saat membuka kegiatan FPD yang digelar di Semarang, Senin 9 Maret 2026.

Ia menegaskan, pembangunan literasi masyarakat, serta perbaikan tata kelola kearsipan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. “Kami mohon kita semua dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan,” ujarnya.

Rahmah menyampaikan, peningkatan literasi masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah. Ia juga mengajak akademisi, organisasi perangkat daerah(OPD), BUMD, serta seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memperkuat gerakan literasi di daerah.

Melalui forum ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan program kegiatan tahun 2027. “Kami mengharapkan masukan dari semua pihak, sehingga pada tahun 2027 Dinas Arpus dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi A DPRD Jawa Tengah yang diwakili oleh Hafidz Alhaq Fatih dan Antonius Yogo Prabowo menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait penguatan sektor kearsipan dan perpustakaan. “Komisi A DPRD Jawa Tengah siap mendukung tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” ujar Yogo.

Ia menambahkan, pengelolaan kearsipan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, hal ini berkaitan dengan akuntabilitas serta memori institusi.

Sementara itu, Perwakilan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Irhamni Ali menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Menurutnya, IPLM merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.

“IPLM ini merupakan indikator yang harus kita tingkatkan bersama. Jika indeks ini meningkat, berarti tingkat literasi masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir unsur pemangku kepentingan, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bappeda, Biro Kesra, Inspektorat, RRI, TVRI, Rotary Club Semarang, perwakilan OPD, serta BUMD. Hadir pula organisasi profesi seperti Asosiasi Arsiparis Indonesia dan Ikatan Pustakawan Indonesia wilayah Jawa Tengah.