RRI.CO.ID, Semarang - Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo menyoroti polemik penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memicu gejolak di masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencari alternatif keringanan.

Alternatif itu bisa berupa diskon, relaksasi, maupun peninjauan kembali besaran tarif. “Perlu ada opsi yang meringankan masyarakat, apakah itu diskon atau evaluasi tarifnya,” ujar Joko Widodo, Senin 9 Maret 2026.

Selain itu, Joko Widodo menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Opsen PKB bukan pajak baru, melainkan perubahan pola bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota.

Meski ada kenaikan sekitar 16 persen, pihaknya menilai hal tersebut bukan sebesar nominal opsen yang tercantum dalam lembar STNK. Terkait kemungkinan diskon dari provinsi, kebijakan tersebut diakuinya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dia menilai hal itu tidak terlalu membebani kota karena pada 2025 juga pernah diberlakukan kebijakan serupa. Sebagai tindak lanjut, Komisi B akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda guna membahas evaluasi Opsen PKB sekaligus mencari alternatif peningkatan PAD dari sumber lain.

Ia menegaskan, DPRD tidak ingin kebijakan fiskal justru menimbulkan resistensi publik akibat kurangnya pemahaman. Karena itu, koordinasi lintas pemerintah daerah dinilai penting agar kebijakan tetap akuntabel dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

Joko Widodo berharap, melalui dialog dan evaluasi terbuka, implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan lebih proporsional, menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat. (ryc)