RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung peningkatan kapasitas para pekerja migran asal wilayahnya agar lebih profesional dan terlindungi. Hal tersebut ditegaskan mengingat jumlah tenaga migran asal Jawa Tengah tergolong cukup besar, yakni mencapai sekitar 62.276 orang pada tahun 2025 yang bekerja di berbagai negara tujuan.

Komitmen tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Semarang, Kamis 5 Maret 2026. Pertemuan strategis ini secara khusus membahas penguatan ekosistem penyiapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dimulai dari level daerah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian yang telah memberikan asistensi di Jawa Tengah. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran.

Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Data menunjukkan jumlah PMI dari provinsi ini terus meningkat tiap tahun dari 17.440 orang pada 2021 dan meningkat menjadi 47.493 orang pada 2022.

Jumlah tersebut kembali bertambah pada 2023 menjadi 64.566 orang dan mencapai 66.610 orang pada 2024. Sementara pada 2025 jumlahnya tercatat sekitar 62.276 orang yang bekerja di berbagai negara tujuan.

"Jangan sampai mereka jadi perasan karena tidak sesuai dengan aturan atau hukum," katanya.

Beberapa daerah yang menjadi kantong pekerja migran di Jawa Tengah antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen. Para pekerja tersebut tersebar di berbagai sektor pekerjaan di luar negeri.

Luthfi menegaskan pentingnya memastikan proses penempatan pekerja migran sesuai aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan agar para pekerja tidak menjadi korban eksploitasi atau menghadapi masalah hukum di negara tujuan.

Menurutnya, calon pekerja migran perlu dibekali kemampuan bahasa, pemahaman budaya, serta keterampilan profesional sebelum diberangkatkan. Dengan persiapan tersebut, para pekerja diharapkan lebih siap dan aman saat bekerja di luar negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan sarana dan prasarana di daerah kantong PMI. Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan pekerja migran di sektor profesional.

"Arahan Presiden untuk mengoptimalkan kurang lebih sekitar 500.000 calon pekerja Indonesia yang akan kita tempatkan di berbagai sektor ataupun untuk menjadi pekerja-pekerja migran Indonesia di sektor yang profesional," katanya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dibangun dalam satu ekosistem yang utuh mulai dari pelatihan, penguasaan bahasa, kelengkapan dokumen hingga proses penempatan.

Menurutnya, sarana pendidikan vokasi di Jawa Tengah sangat mendukung program tersebut. Jika dihitung dari seluruh BLK, sekolah vokasi, SMK, dan politeknik, kapasitasnya diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta calon tenaga kerja.

Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar dalam menyiapkan pekerja migran profesional. Pemerintah berencana membentuk tim percepatan untuk menyusun agenda strategis penguatan pekerja migran ke depan.