RRI.CO.ID, Semarang - Penanganan normalisasi Sungai Plumbon berada di bawah BBWS Pemali Juana. Pemkot berkomitmen membantu proses sosialisasi kepada warga agar tidak ada penolakan yang dapat menghambat proyek.

Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyebut sedimentasi di sungai tersebut sudah cukup tinggi sehingga pengerukan tanpa perbaikan talut justru berisiko memperparah kerusakan. “Kalau hanya dikeruk tanpa perbaikan tanggul, justru bisa jebol lebih panjang saat hujan deras, itu sebabnya harus dilakukan secara menyeluruh sesuai desain,” katanya, Jumat 27 Februari 2026.

Suwarto menuturkan, desain teknis sudah selesai dan siap dijalankan. Tantangan utama kini tinggal pembebasan lahan dan kepastian anggaran.

“Kami siap membantu sosialisasi ke masyarakat. Harapannya tidak ada satu pun warga yang keberatan sehingga proyek ini bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Menurut dia, Pemkot juga terus berperan dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat melalui BPBD dan dinas terkait. Termasuk penyediaan logistik bagi warga terdampak banjir.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menilai Sungai Plumbon kini menjadi titik krusial yang harus segera ditangani secara menyeluruh melalui program normalisasi.

Ia menjelaskan, jika berbicara banjir di kawasan barat, ada dua sungai yang selama ini menjadi perhatian, yakni Sungai Bringin dan Sungai Plumbon. Untuk Sungai Bringin, proses normalisasi dinilai sudah cukup membantu mengurangi intensitas banjir meskipun belum sepenuhnya sempurna.

“Kalau Bringin Alhamdulillah sudah dinormalisasi dan itu sangat mengurangi intensitas banjir. Walaupun masih ada kekurangan, tapi jauh lebih baik. Sekarang yang rutin terjadi itu di Plumbon,” kata Pilus sapaanya.

Ia menggambarkan banjir di kawasan Plumbon sudah seperti siklus berulang setiap musim hujan. Dalam sehari, jika hujan turun beberapa kali, genangan pun bisa terjadi berulang.

“Banjir di Plumbon itu seperti langganan. Setiap hujan pasti melimpas. Kalau sehari hujan tiga kali, ya bisa tiga kali banjir. Itu karena sungainya sudah menyempit dan dangkal,” tandasnya.

Pilus menjelaskan, kewenangan pengelolaan sungai berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga Pemerintah Kota Semarang harus terus berkolaborasi dengan pihak tersebut. Ia menilai upaya tambal sulam terhadap tanggul yang jebol belum cukup menyelesaikan persoalan secara permanen.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Setiap ada tanggul jebol selalu ditangani bersama BBWS. Tapi itu belum cukup. Satu-satunya solusi jangka panjang adalah normalisasi sungai,” katanya.

Pihaknya menuturkan, pendangkalan akibat sedimentasi yang semakin tinggi membuat kapasitas sungai menurun drastis. Lebar sungai yang saat ini di beberapa titik hanya sekitar 10 hingga 12 meter dinilai tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras.

Berdasarkan kajian teknis, kata dia, lebar ideal hasil normalisasi bisa mencapai 20 hingga 30 meter, menyesuaikan kondisi di lapangan. Namun, tantangan terbesar ada pada pembebasan lahan di bantaran sungai yang kini berhimpitan dengan permukiman warga.

Hingga saat ini, pembebasan baru mencakup sekitar 90 bidang tanah, sementara kebutuhan anggaran masih cukup besar. “Tahun lalu anggaran pembebasan lahan sekitar Rp71 miliar dari pusat. Kekurangannya masih sekitar Rp130 miliar. Kami berharap Pemkot juga ikut sharing sebagai bukti keseriusan,” ucapnya.