RRI.CO.ID, Semarang - Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas menemui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi soal kondisi desa. Fokus utama mereka adalah permintaan pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) di tengah pemangkasan dana desa.

Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin, menyebut penurunan dana desa membuat pembangunan di tingkat desa semakin berat. Ia berharap bantuan gubernur bisa dibagi merata agar setiap desa tetap memiliki ruang bergerak.

Menurutnya, banyak desa kini harus memutar otak mencari sumber pembiayaan alternatif. Pemerataan Bankeu dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga kesinambungan program desa.

"Harapan kami bantuan gubernur ini menjadi penting. Paling tidak ada pemerataan tiap-tiap desa," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 5 Februari 2026.

Selain itu, para kepala desa juga menyoroti kendala pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejumlah desa menghadapi persoalan lahan, pengurugan, dan ketentuan bangunan yang belum sepenuhnya jelas.

Mereka meminta kejelasan regulasi, pelatihan, serta pendampingan agar kepala desa tidak tersandung persoalan hukum. KDMP dinilai sebagai program strategis untuk menggerakkan ekonomi desa, namun membutuhkan dukungan teknis yang memadai.

Persoalan lain yang disampaikan adalah relokasi Puskesmas Cilongok II yang dinilai berubah dari keputusan awal. Awalnya relokasi ditetapkan di Desa Kasegeran, namun kemudian berpindah lokasi berdasarkan keputusan baru dari pemerintah kabupaten.

Gubernur Ahmad Luthfi menerima seluruh aspirasi tersebut dan langsung meminta dinas terkait berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Ia menegaskan agar desa yang belum mendapatkan bantuan gubernur bisa diusulkan dalam anggaran perubahan.

Luthfi juga meminta agar tidak ada desa yang tertinggal dalam akses bantuan keuangan. Ia memanggil Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberi penjelasan detail terkait pengelolaan KDMP kepada perwakilan kepala desa.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, terdapat 8.523 KDMP yang sudah berbadan hukum dan 74 persen di antaranya telah beroperasi. Sekitar 200 ribu anggota terlibat dengan total modal Rp34,1 miliar dan 17 ribu pengurus telah mengikuti pelatihan.

Terkait relokasi Puskesmas, Gubernur meminta Dinas Kesehatan Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Banyumas. Langkah ini untuk memastikan alasan pemindahan lokasi relokasi dapat dijelaskan secara terbuka.