BPJS Kesehatan Dorong Penguatan Layanan Jantung dari FKTP hingga Rumah Sakit

RRI.CO.ID, Jakarta – BPJS Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2025, pembiayaan layanan jantung mencapai sekitar Rp17,35 triliun, sedangkan kasus kateterisasi jantung atau catheterization laboratory (Cath Lab) lebih dari 138 ribu kasus, meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan 2021.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penguatan layanan jantung perlu dilakukan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rumah sakit. Penguatan mencakup upaya promotif dan preventif, peningkatan mutu layanan, serta pengendalian biaya agar peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Hal itu disampaikan Prihati dalam workshop media bertema “Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta” di Jakarta, yang diikuti secara daring, Rabu 16 September 2026. “Ini diperlukan penguatan promotif preventif, kendali mutu, kendali biaya dalam layanan kardiovaskular,” ujar Prihati.

Prihati menekankan pencegahan harus dimulai dari FKTP dengan memperkuat kemampuan puskesmas mendeteksi faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Ia mengusulkan sekitar 23 ribu FKTP memiliki perangkat elektrokardiogram (EKG), serta dokter umum mampu membaca gangguan irama jantung, khususnya atrial fibrilasi yang menjadi salah satu faktor risiko stroke.

Deteksi dini memungkinkan pasien memperoleh penanganan sebelum mengalami komplikasi serius sekaligus menekan pembiayaan kesehatan. Penguatan promotif dan preventif dilakukan melalui skema kapitasi berbasis kinerja (KBK), dengan insentif dan disinsentif berdasarkan indikator kunjungan peserta, pengelolaan diabetes dan hipertensi, serta pengendalian rujukan nonspesialistik.

Di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong penerapan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dalam layanan jantung. Prihati menegaskan tindakan medis harus didasarkan pada kebutuhan pasien, bukan semata-mata tingkat penyempitan pembuluh darah.

Ia mencontohkan pasien dengan penyempitan pembuluh darah koroner 50 hingga 90 persen perlu dinilai menggunakan pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR) untuk mengetahui apakah aliran darah benar-benar terganggu. “Kalau alirannya masih bagus, tidak perlu pasang,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari penerapan layanan berbasis nilai atau value based healthcare, yakni pelayanan yang menghasilkan kondisi kesehatan terbaik bagi pasien dengan biaya tetap efisien. Untuk pasien serangan jantung akut, penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Rumah sakit dengan fasilitas Cath Lab perlu siap memberikan layanan 24 jam.

Salah satu indikator mutu adalah door to wire crossing time, yakni waktu sejak pasien tiba di rumah sakit hingga tindakan intervensi koroner dilakukan. Pedoman internasional menggunakan target 90 menit. Namun, indikator tersebut tidak seharusnya menjadi alasan menunda pembayaran klaim pelayanan yang telah dilakukan. “Jangan sampai door to wire crossing dijadikan bahan untuk pending claim,” ujarnya.

BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit membedakan penanganan kasus jantung akut dan elektif. Pada serangan jantung, tindakan harus segera dilakukan karena keterlambatan dapat meningkatkan risiko kematian, sedangkan kasus elektif perlu mempertimbangkan kondisi anatomi, fisiologi, dan kebutuhan medis pasien. “Pelayanan yang berkualitas adalah yang dibutuhkan pasien, tepat sasaran sesuai kesesuaian anatomi, fisiologi dan strategi,” jelasnya.

Prihati menegaskan penerapan value based healthcare tidak hanya untuk layanan jantung, tetapi juga berbagai layanan katastropik lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan akses dan mutu pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN. “Value based itu gampang, persamaannya adalah berbanding lurus dengan outcome, berbanding terbalik dengan biaya. Pasien sembuh dengan biaya yang lebih murah, itu sesungguhnya value based,” pungkasnya.