TEP Undip Dorong Tata Kelola Lahan Transmigrasi Keerom Berbasis WebGIS

RRI.CO.ID, Keerom Papua - Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP Undip) mendorong transformasi tata kelola lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, melalui pengembangan sistem informasi lahan berbasis Web Geographic Information System (WebGIS). Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi mengenai kondisi, status, legalitas, penggunaan, hingga potensi pengembangan lahan sebagai basis informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara lebih terukur.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Keerom dalam rangkaian koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan TEP Undip di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom, Baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses membangun sinergi lintas sektor sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data dan persoalan pengelolaan kawasan transmigrasi, khususnya di Permukiman Transmigrasi Woslay.

Pengembangan WebGIS merupakan bagian dari konsep manajemen lahan integratif yang diusung TEP Undip. Pendekatan tersebut menghubungkan berbagai aspek pengelolaan kawasan, mulai dari data pertanahan, status dan legalitas lahan, penggunaan lahan, kondisi kawasan, hingga potensi ekonomi serta peluang pengembangan dan investasi.

Data tersebut selanjutnya dapat menjadi referensi bersama dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan kebutuhan penanganan, dan menyusun arah pengembangan kawasan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. “Melalui sistem informasi berbasis WebGIS, berbagai informasi tersebut nantinya dapat menjadi referensi bersama dalam melihat kondisi, kebutuhan, dan potensi pengembangan kawasan ke depan,” ujar Dr. Sariffuddin, Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot Undip 2026 dalam keterangan tertulis Minggu 23 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, platform tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi open source dan diarahkan untuk memuat sejumlah informasi utama mengenai lahan. “Kami memanfaatkan open source untuk membangun platform WebGIS, yang setidaknya memuat informasi mengenai administrasi lahan atau land tenure, nilai ekonomi lahan atau land value, dan penggunaan lahan serta site analysis,” jelasnya.

Kebutuhan terhadap integrasi data tersebut turut terlihat dari pembahasan bersama OPD Kabupaten Keerom. Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan data maupun aspek teknis yang diperlukan dalam proses kajian. Data hasil pengukuran menjadi salah satu sumber informasi penting dalam proses identifikasi kondisi lahan di kawasan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom juga menyoroti pentingnya pencocokan data pertanahan dan transmigrasi. Data pengukuran lahan transmigrasi disebut telah tersedia di Kantor Pertanahan, sementara sebagian transmigran masih belum memiliki sertifikat lahan permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi data agar kebutuhan penanganan lahan dapat diidentifikasi secara lebih jelas.

“Data-data transmigrasi terkait pengukuran sudah tersedia di Kantor Pertanahan dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran beberapa kali. Data tersebut perlu dicocokkan agar dapat diketahui bagian mana yang masih kurang dan perlu ditindaklanjuti. Dengan data yang lebih lengkap, rekomendasi yang dihasilkan Tim Ekspedisi Patriot dapat lebih mudah kami tindak lanjuti,” ujar Berth Berotabus, selaku perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom.

Selain persoalan sertifikasi, pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Sebagian transmigran di SP1 disebut telah memiliki sertifikat lahan usaha, tetapi lahannya belum diusahakan sepenuhnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa manajemen lahan tidak cukup hanya melihat status legalitas, tetapi juga perlu memperhatikan pemanfaatan aktual dan potensi pengembangannya.

Dari sisi perencanaan kawasan, Bapperida Kabupaten Keerom menekankan pentingnya melakukan review kawasan sebelum proses pengembangan lebih lanjut. Review tersebut perlu mempertimbangkan posisi strategis Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan serta potensi kawasan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Bapperida Keerom juga mendorong keterlibatan Bagian Hukum dalam pembahasan lanjutan untuk memberikan penjelasan mengenai histori kawasan serta aspek legal yang tercantum dalam keputusan Bupati. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat proses review dan penataan kawasan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas.

Konsep manajemen lahan integratif yang dikembangkan TEP Undip merupakan bagian dari upaya mendukung Trans Tuntas sebagai agenda akselerasi transformasi transmigrasi. Ke depan, hasil pengumpulan data, pemetaan, koordinasi lintas sektor, dan analisis kondisi kawasan akan menjadi dasar penyempurnaan sistem informasi lahan berbasis WebGIS.