RRI.CO.ID, Semarang – Pengembangan sektor pariwisata harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal, bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, Prof. Sudharto P. Hadi, saat memimpin tim DP2K bersama Bappeda Kota Semarang melakukan technical visit ke di Desa Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis, 23 Juli 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat. Menurut Sudharto, Desa Tulungrejo menunjukkan contoh kemitraan yang baik antara masyarakat desa dan investor dalam mengembangkan destinasi wisata

Keterlibatan warga sebagai pemilik modal, pelaku usaha, dan pengelola destinasi dinilai menjadi kunci terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Melalui pola tersebut, desa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan sektor pariwisata.

"Dengan pola seperti itu, desa memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat dalam berbagai pengambilan keputusan, termasuk terkait perekrutan tenaga kerja. Bahkan, masyarakat ikut berpartisipasi melalui penyertaan modal sehingga turut menikmati manfaat ekonomi dari perkembangan sektor pariwisata," katanya.

Ia menjelaskan Kota Batu telah berkembang sebagai destinasi wisata edukasi dan wisata keluarga yang mampu menarik lonjakan kunjungan pada musim liburan. Namun, tingginya jumlah wisatawan juga memunculkan persoalan kemacetan yang masih menunggu solusi melalui pembangunan jalan tol.

"Lonjakan pengunjung memang menjadi indikator keberhasilan sektor pariwisata, namun, di sisi lain, kemacetan yang terjadi dapat mengurangi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah Kota Batu saat ini masih menunggu realisasi pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas," ucapnya.

Selain persoalan transportasi, Sudharto menilai perkembangan industri pariwisata juga meningkatkan kebutuhan lahan untuk vila, hotel, perumahan, dan objek wisata baru. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat alih fungsi lahan apabila tidak diimbangi kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.

Ia juga menyoroti masih dominannya kepemilikan aset pariwisata oleh investor dari luar daerah. "Banyak vila, rumah mewah di kawasan real estate, maupun hotel yang dimiliki investor dari luar Batu,” katanya.

“Vila-vila tersebut disewakan kepada wisatawan sehingga nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati pemilik dari luar daerah. Masyarakat lokal umumnya hanya memperoleh manfaat sebagai tenaga kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, Sudharto menegaskan pembangunan pariwisata perlu mengedepankan model yang lebih inklusif dengan memperbesar keterlibatan masyarakat sebagai pemilik modal, pelaku usaha, dan pengelola destinasi. Menurutnya, pariwisata akan memberikan dampak pembangunan yang lebih berkelanjutan apabila masyarakat menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi wisata.

Sementara itu, Direktur Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang (USM LCC), Adi Ekopriyono, menilai petani buah di kawasan wisata juga perlu memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil panennya. Ia mendorong petani tidak hanya menjual hasil panen kepada pedagang, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti keripik apel, sirup, jus, maupun produk olahan lainnya agar pendapatan mereka meningkat.