RRI.CO.ID, Semarang – Universitas Diponegoro (Undip) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menggelar kuliah Public Diplomacy bertema diplomasi maritim. Kegiatan ini berlangsung di Gedung ICT lantai 5 Kampus Undip Tembalang, Selasa, 7 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan universitas dan fakultas, jajaran Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu RI, serta mahasiswa Undip. Kuliah ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman terkait peran diplomasi maritim Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Prof. Heru Susanto, mengapresiasi kerja sama tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai diplomasi maritim.

“Patut bersyukur dapat mengikuti acara Public Diplomacy ini. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan tentang diplomasi maritim,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis, 9 April 2026.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola wilayah laut. Diplomasi dengan negara lain menjadi penting untuk memastikan kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI, Ani Nigeriawati, mengatakan, melalui Public Diplomacy Goes to Campus, diharapkan pemahaman generasi muda terhadap isu strategis semakin meningkat. “Public Diplomacy Goes to Campus merupakan bentuk kemitraan Kemenlu RI dengan Undip sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, Semarang sebagai kota pelabuhan memiliki relevansi kuat dengan isu diplomasi maritim. Kota ini sejak lama menjadi pintu interaksi Indonesia dengan dunia.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap peran maritim. Menurutnya, laut merupakan identitas sekaligus kekuatan ekonomi Indonesia.

“Oleh karena itu, masyarakat harus memahami diplomasi maritim ini. Undip juga harus mengambil peran dalam hal ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro, memaparkan perjuangan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan. Upaya tersebut membuahkan pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982.

“Sejak awal kemerdekaan terus diperjuangkan hingga akhirnya diakui pada 1982. Dari 3 mil menjadi 12 mil,” jelasnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Robetmi Jumpakita Pinem ini juga menghadirkan tanggapan dari Guru Besar FISIP Undip, Prof. Ika Riswanti Putranti. Ia menegaskan bahwa sektor maritim memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia.

“Laut memiliki nilai strategis yang luar biasa. Masa depan Indonesia ada di laut,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan pemutaran film edukasi “12 Mile: Guiding The Archipelago”. Film tersebut mengangkat perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia.