OTT KPK di Sukoharjo, Gubernur Jateng Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik dan jalannya pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal.

"Siapa pun pemimpinnya yang menghadapi persoalan hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup jalannya pemerintahan di Sukoharjo,” kata Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat 10 Juli 2026.

Luthfi menegaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme untuk menjaga stabilitas pemerintahan di daerah. Jika persyaratan hukum telah terpenuhi, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala, artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan dalam setiap kegiatan,” ujarnya.

Luthfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan.