Pemkot Semarang Kurasi 1.000 UMKM untuk Masuk Klaster Usaha

RRI.CO.ID, Semarang – Pemerintah Kota Semarang tengah menyelesaikan kurasi terhadap 1.000 UMKM untuk diarahkan ke klaster usaha sesuai karakteristik dan bidang usahanya. Langkah tersebut menjadi bagian dari program Waras Ekonomi untuk membuat pembinaan UMKM lebih terarah dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat serta Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kurasi diperlukan agar pelaku UMKM mendapatkan pembinaan sesuai kebutuhan usahanya. "Untuk UMKM Kota Semarang memiliki program namanya “Waras Ekonomi”, yang merupakan turunan dari program strategis nasional dari Pak Presiden. Kemudian beberapa program dari provinsi dijadikan satu dengan programnya Pemerintah Kota Semarang," ujarnya usai mengikuti Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladi Dome Semarang, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Agustina, pengelompokan UMKM ke dalam klaster akan memudahkan pemerintah dan pihak terkait menentukan bentuk pendampingan. Langkah tersebut diharapkan membuat program pemberdayaan tidak dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing usaha.

"Jadi hari ini tahapannya menyelesaikan ada seribu UMKM untuk kurasi ke klaster tertentu. Terima kasih karena ada event seperti ini sehingga kami mendapatkan jaminan support dari berbagai pihak," katanya.

Dukungan terhadap pengembangan UMKM, kata Agustina, tidak hanya berasal dari pemerintah. Perbankan, perguruan tinggi, kementerian, serta komunitas dan aktivis UMKM juga dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan agar usaha masyarakat dapat berkembang dan naik kelas.

"Terutama dari kementerian, kemudian ada nanti dari Bank Himbara, Pak Rektor juga. Tadi beberapa aktivis UMKM-nya siap dan bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM kami," ujarnya.

Agustina mengatakan kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena pengembangan UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan. Sinkronisasi program diharapkan membuat pemberdayaan UMKM lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

"Kebetulan ini adalah sebuah kerja sama yang terkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten," katanya.

Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan dan membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan UMKM. Persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama para deputi Kementerian UMKM yang berkomitmen hadir di Jawa Tengah.

"Bu Wakil Bupati tadi ada banyak pertanyaan yang mungkin nanti kita sambungkan dalam diskusi berikutnya dengan para deputi yang berjanji akan selalu hadir di Jawa Tengah," ujarnya.

Selain kurasi dan pendampingan, digitalisasi juga menjadi bagian yang perlu diperkuat. Pemkot Semarang mendorong UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memperluas peluang usaha.