RRI.CO.ID, Pekalongan – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memahami secara menyeluruh aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis, 16 Juli 2026.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri. Dalam sambutannya, Sukirman mengapresiasi inisiatif yang digagas Hanif Dhakiri dan LKPP dalam memberikan penguatan kapasitas bagi pelaku usaha lokal.

Ia menilai kegiatan semacam ini sangat penting dan mendasar dalam mendorong UMKM naik kelas. “Ini tentu sangat penting dan fundamental bagi kami, baik pemerintah daerah maupun para pelaku usaha,” ujar Sukirman.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci agar pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tepat dan sesuai ketentuan. Dengan begitu, proses pengadaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat luas.

Ia menegaskan bahwa terdapat berbagai aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi bersama agar proses penyediaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan berjalan normatif dan aman. “Semua harus berjalan sesuai aturan main yang ada, sehingga prosesnya nyaman, selamat, dan pelaku usaha tetap bisa berkembang hingga menyejahterakan lingkungan,” katanya.

Sukirman juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan terbaru dari LKPP. Ia menyebut, pemerintah pusat terus membuka ruang lebih luas bagi UMKM agar terlibat dalam sistem pengadaan pemerintah.

Menurutnya, Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar di sektor UMKM, mulai dari batik, kuliner, hingga berbagai kerajinan lain yang telah mampu menembus pasar nasional. “Pekalongan ini sentra UMKM, tidak hanya batik, tetapi juga kuliner dan kerajinan lain yang kualitasnya sudah sangat baik,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari para pelaku usaha yang mayoritas berasal dari Kabupaten Pekalongan dan sebagian dari Kota Pekalongan. Muhammad Hanif Dhakiri juga turut hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan materi. Di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Pekalongan Zaenuri, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Anis Rosidi.

Selain itu, materi juga disampaikan oleh Ketua Tim Kerjasama Non Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Yobbi Nerbuwono dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Humas Desi Kartika. Melalui kegiatan ini, Pemkab Pekalongan berharap pelaku UMKM tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi bagian aktif dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.