RRI.CO.ID, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena menilai penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dan bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026, menanggapi pidato Presiden terkait arah pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri.

Menurut Samuel, pidato Presiden sarat dengan harapan dan mimpi besar mengenai masa depan Indonesia. Namun, ia menegaskan keberhasilan gagasan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. “Kita mengaminkan apa yang disampaikan Presiden. Tetapi apakah itu bisa direalisasikan, itu yang harus kita kerjakan bersama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.

Ia mengatakan DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi berbagai program pemerintah, termasuk memastikan visi Presiden benar-benar diterjemahkan hingga tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Samuel menyoroti pentingnya mendorong kemandirian ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, jika hilirisasi industri besar dapat diwujudkan di dalam negeri, maka UMKM seharusnya juga memiliki peluang besar untuk berkembang. “Negeri ini sangat kaya kalau kita bisa melihat kapasitas dan kemampuan sekitar kita. UMKM harus terus dibantu,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan, dukungan terhadap UMKM juga harus dibarengi peningkatan kualitas produk dan inovasi. Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai usaha kecil tanpa melakukan pembaruan produk.

“Kalau tidak ada inovasi dan perbaikan kualitas, akan kalah dengan industri besar,” ucapnya. Samuel mencontohkan, masih ditemukan produk UMKM yang belum memenuhi standar kualitas, mulai dari rasa hingga tekstur produk makanan.

Oleh karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Ia juga menilai ekonomi kreatif perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM agar produk memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.

Selain itu, Samuel mengakui persoalan akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM dalam melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Menurutnya, DPR bersama Kementerian UMKM dan bank-bank Himbara masih terus memperjuangkan perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.

“Masalahnya sekarang data. UMKM sering berjalan sendiri-sendiri, mereka perlu bersatu dan membuat data yang jelas supaya lebih mudah diperjuangkan,” katanya.

Ia mendorong kelompok UMKM untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah maupun anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan akses pembiayaan dapat lebih efektif.