RRI.CO.ID, Semarang - Kinerja fiskal Jawa Tengah pada awal 2026 tetap solid dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Belanja negara yang terealisasi sejak awal tahun terbukti mengakselerasi aktivitas ekonomi di tengah dinamika global.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, menyampaikan fondasi makro ekonomi daerah berada dalam kondisi kuat. Stabilitas tersebut tercermin dari pertumbuhan, inflasi yang terkendali, serta optimisme konsumen yang tetap terjaga.

"Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 mencapai 5,84% (yoy) dan secara kumulatif tumbuh 5,37% (ctc), lebih tinggi dari capaian nasional dan menunjukkan momentum ekspansi yang berlanjut," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu 28 Februari 2026.

Optimisme masyarakat juga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen Januari 2026 yang meningkat ke level 130,8. Angka tersebut masih berada pada zona optimis dan mencerminkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi.

Dari sisi harga, inflasi Januari 2026 terkendali di level 2,83 persen secara tahunan. Bahkan secara bulanan terjadi deflasi 0,35 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian komoditas utama.

"Dari sisi kesejahteraan sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 114,75, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya 99,93 menjadi sebesar 102,42. Perbaikan ini terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima lebih cepat dibanding indeks harga yang dibayar," ujarnya.

Di sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp7,49 triliun atau 5,82 persen dari target. Penerimaan perpajakan sebesar Rp7,01 triliun, sementara PNBP tumbuh 21,28 persen secara tahunan menjadi Rp0,48 triliun.

Belanja negara justru menjadi akselerator utama pada awal tahun ini. Total belanja mencapai Rp10,75 triliun atau 11,35 persen pagu, dengan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,47 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp1,28 triliun dan tumbuh 12,21 persen secara tahunan. Percepatan kontrak belanja modal menjadi salah satu pendorong utama kenaikan tersebut.

Sementara itu, kinerja APBD konsolidasi 36 pemerintah daerah menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat. Pendapatan daerah mencapai Rp10,73 triliun, dengan belanja sebesar Rp2,23 triliun pada fase awal tahun.

"Dana Transfer ke Daerah yaitu DAU dan DAK Non Fisik khususnya Dana BOS, Belanja daerah mencapai Rp2,23 triliun (2,03% pagu). Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tekanan, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi penyangga utama fiskal daerah pada fase awal tahun," pungkasnya.