Tren Kredit Tumbuh, OJK Jateng Sebut Sektor Jasa Keuangan Normal Waspada

RRI.CO.ID, Semarang - Kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tercatat stabil di tengah tekanan global. Kondisi perbankan masih berada pada level normal waspada dengan pertumbuhan kredit yang tetap terjaga.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengungkapkan hingga akhir Maret 2026 kredit perbankan tumbuh sekitar 9 persen. Likuiditas perbankan juga dinilai masih memadai untuk menopang aktivitas pembiayaan.

Meski demikian, dinamika global seperti konflik di Timur Tengah terus menjadi perhatiannya. OJK, lanjutnya, secara intensif memantau dampak terhadap stabilitas perbankan, terutama dari sisi kualitas kredit dan ketahanan bank.

"Jadi kita terus mencermati itu, terutama dari segi pengawasan. Kita melihat bagaimana bank-bank kondisinya sekarang seperti apa, kondisi kreditnya termasuk apa. mencermati kualitas-kualitas kredit yang yang sebenarnya pada saat ini juga memerlukan perhatian secara khususnya," ujarnya, usai membuka Road to Pekan Reksa Dana yang digelar Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia di Kantor OJK Semarang, Kamis, 9 April 2026.

Disebutkannya, Jawa Tengah dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor UMKM turut memengaruhi kualitas kredit perbankan. Ketergantungan tinggi pada pelaku usaha kecil membuat kondisi bisnis UMKM berdampak langsung terhadap kinerja kredit.

Karena itu, OJK Jawa Tengah dan DIY menyiapkan strategi khusus sepanjang 2026. Fokus utama diarahkan pada pengendalian rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) agar tidak terus meningkat.

"NPL yang sekarang ini existing. Bisa diperbaiki secara sistematis dan kita targetkan di akhir tahun mudah-mudahan kita ada pergerakan, ada progress yang sangat signifikan ya," ucapnya.

Ia menyebut, NPL pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS yang masih berada di kisaran 18 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang berada di level sekitar 12 persen.

Sementara itu, secara keseluruhan, rasio NPL perbankan di Jawa Tengah masih terjaga di bawah 5 persen yang tetap menjadi perhatian serius otoritas pengawas. “Jadi kita ingin, minimal ya kita bisa mengejar sesuai dengan rata-rata nasional dulu, ya tahun ini,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang terbesar kredit bermasalah. Kondisi ini sejalan dengan dominasi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah.

Menurut Hidayat, tingginya NPL tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, terutama pada sektor UMKM. Program restrukturisasi yang telah berjalan dinilai belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi usaha secara menyeluruh.

Ia menambahkan, program restrukturisasi juga sudah dijalankan, tapi belum cukup membantu. "Jadi BPR tentu bank 'kan juga sangat terhubung dengan kondisi bisnis," katanya.

"Kondisi investasi, perdagangan dan lain-lain. Kalau di sektor riilnya juga memang pertumbuhannya tidak tidak cukup artinya dari segi perbankan untuk apa fungsi intermediasinya juga tidak apa tidak tumbuh dengan cukup," ucapnya.