RRI.CO.ID.Rembang - Asosiasi Jaring Tarik Berkantong (JTB) Baita Adiguna Kabupaten Rembang menyuarakan keluhan nelayan terkait kebijakan pemerintah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Rembang di Ruang Paripurna, Senin 4 Mei 2026.

Perwakilan asosiasi JTB, Lestari Priyanto, mengungkapkan kondisi di lapangan kian menekan nelayan. Ia menilai sejumlah kebijakan belum berpihak, khususnya terkait pembatasan wilayah tangkap serta regulasi yang dinilai belum jelas.

Menurutnya, kenaikan harga BBM jenis solar turut memperberat beban operasional melaut. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan meningkat, sementara hasil tangkapan justru menurun.

“Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan nelayan karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Rembang, Nasirudin, menyatakan pihaknya memahami kondisi yang dihadapi para nelayan. Ia menegaskan DPRD akan mendukung penyampaian aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Secara kewenangan, kebijakan memang berada di pemerintah pusat. Namun kami di daerah akan mendorong melalui rekomendasi agar ada kelonggaran regulasi, sehingga masyarakat tetap bisa bertahan,” ujarnya

Nasirudin menambahkan, DPRD Rembang akan mengupayakan agar aspirasi nelayan dapat didengar oleh Presiden, DPR RI, hingga kementerian terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. (Mif)